Ragam Jurus OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan, Hapus Status Darurat Scam

Ilustrasi Gedung OJK. (IDN Times/Larasati Rey)

Jika dilihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 66,46 persen, naik dibandingkan tahun lalu sebesar 65,43 persen. Kemudian, indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen, naik dibandingkan inklusi keuangan 2024 yang sebesar 75,02 persen.

Data tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia sudah cukup tinggi. Namun, bukan berarti hal itu menyurutkan peran OJK untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat terhindar dari segala macam praktik keuangan yang mengarah ke penipuan.

Selain mengajak pemerintah daerah berkolaborasi, OJK menggandeng Pelaku Usaha Jasa Keuangan alias PUJK untuk terus meningkatkan inklusi keuangan. Hal itu tidak lepas dari ketentuan dalam UU P2SK yang mewajibkan seluruh PUJK melakukan kegiatan edukasi dan literasi kepada masyarakat.

Kiki menjelaskan, sejak 1 Januari hingga 30 September 2025, data OJK menunjukkan telah melakukan 4.736 kegiatan edukasi keuangan dengan melibatkan 7,09 juta peserta. Selain itu ada juga Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang per 30 September tercatat ada 23.760 kegiatan edukasi langsung melibatkan 3,29 juta peserta serta 14.636 kegiatan edukasi digital dengan melibatkan 202,78 juta peserta.

"Jadi kita karena ada undang-undang tersebut, kita mengorkestrasi apa dan bagaimana, kepada siapa PUJK melakukan kegiatan edukasi literasi supaya tercapai maksud dan tujuannya," kata Kiki.

Lebih lanjut Kiki menjelaskan, hal itu dilakukan OJK dengan melakukan mapping ke seluruh daerah di Indonesia untuk melihat daerah-daerah mana saja yang kurang atau bahkan belum mendapatkan edukasi serta literasi dari PUJK.

Dari mapping tersebut ditemukan bahwa wilayah Indonesia Timur mulai dari Maluku hingga Papua masih ada yang jarang dan bahkan belum mendapatkan edukasi dan literasi keuangan.

OJK kemudian membagi tugas edukasi dan literasi tersebut dengan mengarahkan PUJK ke lokasi yang sudah di-mapping tersebut. Kiki pun menyebut kehadiran PUJK seperti perbankan yang sangat luas spektrumnya seperti bank himbara, bank swasta nasional, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) membuat kegiatan edukasi dan literasi bisa menyentuh daerah-daerah di Timur Indonesia yang tidak tergapai sebelumnya.

Masifnya kegiatan dan edukasi di banyak daerah di Indonesia kemudian memicu beberapa capaian inklusi keuangan seperti telah terbentuknya 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), 58,31 juta kepemilikan rekening pelajar atau 87,75 persen dari total pelajar Indonesia dalam program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang diberikan ke 1,72 juta debitur senilai Rp46,71 triliun.

Selain itu, capaian inklusi keuangan juga terlihat dari terbentuknya ekosistem keuangan inklusif di 81 desa dengan menjangkau 37.758 peserta selama 2023-2024 dan potensi penambahan 55 desa lagi sepanjang tahun ini.

ilustrasi penipuan (IDN Times/Aditya Pratama)

Di tengah gencarnya kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK dan PUJK, bahaya scam atau penipuan masih terus mengintai masyarakat.

OJK menyatakan, laporan terhadap penipuan atau scam pada industri keuangan di Indonesia semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Hal itu diketahui berdasarkan laporan Indonesia Anti Scam Centre atau IASC yang dibentuk sejak November tahun lalu.

Dari laporan-laporan yang masuk, OJK mengakui kerugian yang diderita masyarakat mencapai Rp7 triliun dan hal tersebut disebabkan oleh PUJK ilegal.

"Sejak IASC didirikan tahun lalu, ini hampir setahun usianya, total kerugian masyarakat sudah Rp7 triliun. Kita masih working on it ya supaya ini bisa lebih maju, lebih cepat bisa menyelamatkan dana masyarakat ," ujar Kiki.

Adapun dalam data yang disampaikan OJK, IASC menerima laporan terkait scam atau penipuan sebanyak 874 per hari. Data itu diperoleh sejak 22 November 2024 hingga 30 September 2025.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan laporan di negara-negara lain. Di Singapura misalnya, laporan terkait scam hanya 140 per hari. Sementara itu di Hong Kong, sejak 2024 hingga Juni 2025 tercatat ada 115 laporan scam per hari.

Di Kanada (1 Januari 2024-30 September 2025) dan Malaysia (12 Oktober 2022-3 September 2025) masing-masing terdapat 217 laporan serta 242 laporan scam tiap harinya. Di Maldives dan Amerika Serikat (AS) lebih sedikit lagi jumlahnya, yakni tujuh laporan dan sembilan laporan scam per hari.

Adapun total laporan ke IASC mencapai 299.237. Dari laporan tersebut ada pula rekening-rekening yang diblokir. Jumlah rekening diblokir mencapai 94.344 dari rekening yang dilaporkan sebanyak 487.378 rekening.

Diskusi OJK dan media di Purwokerto (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Atas kondisi tersebut, tidak heran jika kemudian Kepala Departemen Perlindungan OJK, Rudy Agus Purnomo Raharjo menyebut bahwa Indonesia telah memasuki fase darurat scam.

"Penipuan di kita itu, ini sudah menurut saya sudah waspada gitu, waspada scam. Sudah darurat scam, darurat penipuan. Bayangin aja, setiap hari kalau tadi kita lihat itu sudah 900-1.000 orang yang lapor ke IASC," kata Rudy.

Rudy menambahkan, jika dihitung maka kerugian yang diderita tiap warga RI akibat scam mencapai Rp20 juta.

"Kalau di rata-rata, per orang yang lapor, kerugiannya sudah 20 jutaan sehingga hal itu menurut saya menjadi perhatian kita semangat dari kita untuk lebih melaporkan edukasi kepada masyarakat," kata Rudy.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuatan Ilegal (PASTI) OJK Hudiyanto mengungkapkan, uang milik korban penipuan bisa hilang hanya dalam kurun waktu kurang dari satu jam.

Jika seseorang melakukan transfer uang ke penipu, maka uang tersebut bisa langsung raib dalam hitungan tidak lebih dari satu jam. Hudiyanto pun kemudian mengungkapkan data yang dimiliki IASC terkait hal tersebut.

Pelaporan kasus penipuan di bawah satu jam sekitar 2.363 transaksi atau sekitar 0,84 persen dari total laporan yang masuk. Rata-rata laporan terbanyak justru terjadi dalam kurun waktu 1-7 hari, yakni dengan presentase 43,73 persen dari total laporan ke IASC.

"Yang lapor ke IASC di bawah satu jam itu tidak ada satu persen dari hampir 300 ribu tadi. Intinya yang saya sampaikan bahwa, untuk terkait dengan scam, menurut hemart kami, prevention jauh lebih baik dibandingin represif. Ayo monggo Bapak-Ibu, bantu kami, sadarkan saudara-saudara kita, teman-teman di masyarakat kita tolong jangan sampai terkena scam," tutur Hudiyanto.

Lebih lanjut Hudiyanto mengungkapkan, masyarakat kemudian banyak yang bertanya apa manfaat lapor ke IASC jika uang yang sudah terlanjur ditransfer tidak bisa kembali.

"Ketika uang tidak bisa kita selamatkan karena memang sudah tidak ada, minimal kita bisa memblokir rekening, lalu kedua aplikasi, ketiga link, keempat Whatsapp, dan kelima call. Kami blokir semua supaya ekosistem penipuan kering," tegas Hudiyanto.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Korban scam tidak pernah pandang bulu, apakah lelaki atau perempuan, kaya atau miskin, artis atau orang biasa, dan masih banyak lagi. Sebuah bukti bahwa penipuan tidak pandang bulu terhadap status korbannya dialami langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Perempuan yang karib disapa Kiki tersebut menceritakan masa-masa saat dirinya menjadi korban penipuan melalui media sosial Instagram yang terjadi beberapa tahun lalu. Cerita itu disampaikan Kiki secara detail kepada awak media dalam momen diskusi yang digelar di Purwokerto, Jawa Tengah pada Sabtu (18/10/2025).

Sambil mengenang momen tidak beruntung tersebut, Kiki merunut kronologi dirinya menjadi korban penipuan melalui Instagram. Penipuan itu dialami Kiki saat pandemik COVID-19 dan sebelum dia menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK.

"Saya di-DM sama temen saya, yang pejabat di satu kementerian. Tahu gak, dia kalau nawarin yang lain, saya pasti udah alert ya, dia nawarinnya adalah untuk nyumbang, waktu itu lagi COVID kan. Jadi nyumbang katanya beli masker untuk kita sumbangkan. Saya pikir mulia banget ya, toh kita juga harus nyumbang kan, kita harus sedekah gitu. Saya okein, saya transfer gitu," tutur Kiki sambil agak sedikit tertawa mengingat masa-masa tersebut.

Kiki kemudian baru mengetahui jadi korban penipuan setelah bertemu dengan temannya tersebut secara langsung. Kiki awalnya berpikir kenapa sang temannya itu tidak mengucapkan terima kasih atau berbicara sepatah dua patah kata terkait sumbangan.

Setelah itu, Kiki baru bertanya ke temennya terkait update donasi yang disampaikan di Instagram. Namun, teman Kiki tersebut mengaku tidak tahu menahu soal sumbangan dan tidak menyadari jika akun Instagramnya dibajak penipu.

Satu hal yang kemudian disadari Kiki adalah si penipu mengetahui panggilan akrab yang biasa disebut oleh teman-temannya saja alias YTTA (Yang Tahu Tahu Aja)

"Menariknya orang itu manggil saya Mbak Kiki gitu ya. Kalau orang gak kenal saya Bu Friderica, tapi kalau manggil Kiki gitu sih temen gitu, dan itu bener-bener seolah dia dengan bahasanya. Jadi memang itu mereka melakukan profiling atas diri kita," kata Kiki.

Selain itu, Kiki juga menyadari bahwa orang yang menjadi korban scam atau penipuan cenderung tidak sadar, seperti apa yang dialaminya. Kiki pun tidak akan mengetahui jadi korban penipuan jika tidak bertemu temannya si pemilik asli akun Instagram yang menghubunginya.

"Terus habis itu dia melaporkan ke bank bahwa Instagramnya dipake penipuan dan saya disuruh bikin kesaksian, ya malu lah ya, jadi gak usah lah, saya ikhlaskan, saya sedekahkan buat si scammer itu lima juta," tutur Kiki sambil tertawa.

Top 10 modus scam di Indonesia (dok. Indonesia Anti Scam Centre))

Guna mengingatkan masyarakat agar terus waspada terhadap penipuan, OJK merilis data dari IASC terkait 10 besar modus scam yang kerap terjadi di Tanah Air.

Di peringkat pertama ada penipuan transaksi belanja online. Sejak November 2025 hingga 15 Oktober 2025 tercatat ada 53.928 laporan penipuan transaksi belanja online dengan total kerugian nyaris Rp1 triliun atau tepatnya Rp988 miliar.

Jika dirata-rata, maka kerugian yang mesti ditanggung korban penipuan transaksi belanja online mencapai Rp18,33 juta per kasus.

"Penipuan transaksi belanja online, ini paling besar, paling banyak karena orang itu sebenarnya punya sifat greedy ya. Kalau dibilang ada beli merk yang tadi (gadget ternama dengan logo buah Apel) ya dengan harga yang miring, kok iya percaya gitu loh. Kalau bener dia jual harga miring gitu, dia aja beli sendiri kan, dijual sendiri sama dia, gak perlu nawar-nawarin kita," tutur Kiki.

Di peringkat kedua, ada penipuan mengaku pihak lain atau fake call. IASC menyebutkan ada 31.299 laporan yang masuk terhadap modus tersebut.

Total kerugian akibat modus penipuan tersebut bahkan lebih besar dari penipuan transaksi belanja online, yakni mencapai Rp1,3 triliun. Adapun rata-rata kerugian per kasus mencapai Rp42,04 juta.

Berikut ini daftar lengkap 10 modus scam yang paling sering terjadi di Indonesia berdasarkan data IASC:

"Ini banyak sekali modus-modus mengatasnamakan atau menggunakan AI, menyerupai diri seseorang gitu dan ini sangat mulai banyak sekali. Saya pun pernah mengalami di telepon teman yang tidak biasa menelpon gitu ya. Jadi saya sudah tahu itu scm, menggunakan AI, wajahnya sama, dengan ucapan yang sedikit berbeda memang, tapi khawatirnya semakin lama inovasi teknologi juga semakin besar, orang bisa menyerupai dengan sangat mirip dan ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama," tutur Kiki.

Lebih lanjut Kiki berpesan, peningkatan inklusi keuangan untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan tidak bisa dilakukan OJK sendiri. OJK butuh sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak.

Untuk itu dia berterima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang terus terjalin antara OJK, Pemda, DPRD, Bank Indonesia, dan juga seluruh PUJK.

"Kemudian mendorong inklusi keuangan yang bertanggung jawab, ini pesan saya untuk seluruh PUJK, lakukan inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Jangan memasakkan produk yang tidak tepat pada calon konsumen dan sebagainya.

Kemudian mendorong inklusi keuangan sebagai katalistator penguat akses keuangan nasional," ujar Kiki.