"Peristiwa Puncak ini salah satu peristiwa terberat yang kita dapatkan pada 2026 ini. Saya kira ini berat sekali," ungkap Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, aurlin P Siagian di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
10 Eks Anggota OPM Berikrar Setia, Pilih Kembali Bersama Indonesia

- Sebanyak 10 eks anggota OPM Kodap IV/Sorong Raya berikrar setia kepada Indonesia di Manokwari, disaksikan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto.
- TNI menegaskan fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, serta mengajak anggota OPM lain di pedalaman untuk kembali ke pangkuan Indonesia.
- Komnas HAM menilai kekerasan di Papua terus terjadi karena pendekatan keamanan tanpa dialog, menyerukan semua pihak menghentikan kekerasan demi keselamatan warga sipil.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 10 orang yang sebelumnya tergabung di dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kodap IV/Sorong Raya memilih mengucap janji setia terhadap Indonesia di Manokwari. Mereka juga berkomitmen turut mewujudkan kondusivitas keamanan.
Upacara pengucapan janji setia itu disaksikan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto. Ia mengulangi kalimat yang disampaikan oleh 10 orang eks anggota OPM mengenai kebrutalan organisasi separatis itu.
"Eks anggota TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Mereka) mengatakan betapa brutalnya kelompok separatis OPM. Mereka kerap menebar teror, merampas harta benda, hasil bumi dan ternak rakyat, tega memperkosa wanita desa, melukai bahkan tak sungkan membunuh siapapun yang menolak gerakan mereka," ungkap Lucky ketika menyampaikan pidatonya pada Kamis, 25 Juni 2026 di Manokwari.
Ia menambahkan kelompok OPM kerap menjelek-jelekan TNI. Namun, TNI menggunakan pendekatan rendah hati dan jiwa sosial tinggi yang diteladani dari pimpinan TNI. Salah satunya Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru. Menurut Lucky, yang dilakukan Christian diklaim menggugah rasa simpati dan empati anggota aktif OPM.
1. Satgas TNI di Kogabwilhan III fokus pada kesejahteraan masyarakat Papua

Lucky menambahkan TNI yang bertugas di Papua fokus pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua. Bahkan, personel TNI, kata Lucky, sering kali turun langsung bersama masyarakat dalam berbagai kegiatan antara lain memugar atau membangun gereja, sekolah, jembatan dan fasilitas umum lainnya di area pedalaman Papua.
"Ada juga personel kami yang menjadi guru dan tenaga kesehatan bagi masyarakat pedalaman," kata Lucky.
Dari upaya itu, stigma negatif terhadap pemerintah, khususnya TNI yang ditanamkan OPM kepada warga, akhirnya pudar.
2. TNI ajak anggota OPM lainnya yang ada di hutan untuk kembali ke Indonesia

Lucky juga memanfaatkan momen tersebut untuk mengajak anggota OPM lainnya yang masih berada di pedalaman rimba maupun di puncak gunung, agar kembali ke Indonesia. Ia pun mengingatkan bahwa Bumi Cendrawasih dibangun bukan dengan teror dan intimidasi.
"Apalagi memaksa masyarakat untuk patuh dengan beragam bentuk kekerasan hingga pembunuhan seperti yang dilakukan oleh TPNPB-OPM. Di mana perilaku sadis dan keji yang telah mereka lakukan sudah mengangkangi norma, adat, agama dan sisi kemanusiaan," kata Lucky.
Bahkan, perbuatan anggota OPM juga bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. "Kondusivitas keamanan wailayah dan kualitas SDM di Papua sejatinya adalah pondasi utama sekaligus motor yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah dan masyarakat di ufuk timur Indonesia," tutur dia.
3. Komnas HAM nilai tindak kekerasan kerap terjadi di Papua karena tak mengedepankan dialog

Sementara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki pandangan berbeda mengenai penyebab tindak kekerasan di Papua terus berulang. Komnas HAM menilai operasi keamanan yang digunakan pemerintah justru terindikasi memicu sederet tragedi kemanusiaan selama ini. Semua pihak didesak meninggalkan segala praktik kekerasan dan mengedepankan dialog demi menjamin keselamatan warga sipil.
Konflik kekerasan teranyar meletus di dua lokasi berbeda, yakni Kampung Kembru di Distrik Kebru dan Kampung Jigunggi di Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (14/4/2026). Dalam peristiwa itu, kontak tembak melibatkan TNI dan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sejauh ini dilaporkan sebanyak 15 warga sipil tewas dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Di antara korban tewas disebut terdapat anak-anak.
Saurlin mendesak agar praktik-praktik kekerasan yang berlangsung itu segera diakhiri oleh semua pihak, baik TNI maupun KKB. Menurut dia, korban jiwa terus berjatuhan akibat konflik yang tak kunjung berakhir. Oleh karena itu, hanya kedua pihak itulah yang mampu menghentikan jatuhnya korban jiwa.














