115 Orang Tewas Gara-gara Tambang di Bogor, Dedi Mulyadi: Kok Gak Ada Demo?
- Dedi menegaskan sikap pemerintah tidak boleh hanya pro terhadap tambang atau pro lingkungan semata.
- Salah satu solusi yang sering dibicarakan adalah pembangunan jalan khusus tambang. Namun, menurut Dedi, anggaran yang besar harus disertai perhitungan matang.
Bogor, IDN Times – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti soalnya sedikitnya pihak yang bersuara tentang banyaknya korban jiwa dalam aktivitas tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Setidaknya, kata dia, sudah 115 orang yang meninggal dunia akibat kegiatan tersebut. Menurut dia, penanganan tambang tidak bisa hanya berpihak pada satu sisi. Dia pun menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, keselamatan rakyat, dan pembangunan infrastruktur.
"Yang meninggal sudah hampir 115 orang. Yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak tidak ada yang demo?" ujar Dedi, saat diwawancarai di Gedung Pakuan, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
Dia menduga, protes tersebut biasanya datang dari pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi semata.
"Yang demo siapa? Yang demo pasti yang cukup kepentingan terhadap siklus ekonomi rusak," lanjut dia.
1. Harus seimbang antara ekonomi, rakyat, dan infrastruktur
Dedi mengatakan, sikap pemerintah tidak boleh hanya pro terhadap tambang atau prolingkungan semata. Semuanya, kata dia, harus berjalan beriringan.
"Saya berdiri tegak di atas semua kepentingan. Ekonomi harus jalan, rakyat harus terlindungi, infrastruktur harus baik," kata Dedi.
Dia pun ingin tambang tetap beroperasi, tetapi tidak mengorbankan keselamatan dan kualitas hidup warga sekitar.
2. Harus ada hitungan jelas soal jalan tambang
Salah satu solusi yang sering dibicarakan adalah pembangunan jalan khusus tambang. Namun, menurut Dedi, anggaran yang besar harus disertai perhitungan matang.
"Mau bangun jalan khusus tambang dengan dana APBN Rp1,2 triliun? Pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung dulu," kata dia.
Dia pun ingin memastikan, pembangunan tidak hanya membebani negara, tetapi juga harus ada kontribusi dari para pengusaha tambang.
3. Ajak pengusaha tambang untuk gotong royong bangun jalan
Dedi mengaku sudah melihat komitmen dari pemerintah Kabupaten Bogor yang bersedia membebaskan lahan. Namun, ia juga menantang para pengusaha tambang agar ikut terlibat.
"Sekarang pemerintah kabupatennya bersedia membebaskan jalannya. Nanti saya tanya, pengusahanya mau tidak bersama-sama pemerintah untuk membangun jalan tambang?" ujar dia.
Menurut dia, hal itu adalah bentuk keadilan fiskal pemerintah dan swasta yang harus berbagi tanggung jawab.
