5 Fakta Kasus Dugaan Korupsi Videografer Amsal Sitepu
- Amsal Christy Sitepu dituntut dua tahun penjara dan denda Rp50 juta atas dugaan korupsi Rp202 juta dalam proyek video profil 20 desa di Kabupaten Karo.
- Proyek dimulai saat pandemi COVID-19, dengan tarif Rp30 juta per video yang disepakati bersama pemerintah desa dan dinilai selesai tanpa masalah oleh para kepala desa.
- Audit Inspektorat menilai biaya wajar hanya Rp24,1 juta per video, memunculkan selisih Rp5,9 juta per desa yang dijadikan dasar dakwaan kerugian negara.
Jakarta, IDN Times - Kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer asal Karo, Sumatra Utara, Amsal Christy Sitepu, ramai diperbincangkan publik. Amsal dituntut dua tahun penjara dalam perkara proyek pembuatan video profil desa yang dikerjakannya pada 2020–2022.
Berikut adalah lima fakts yang perlu diketahui dari kasus tersebut!
1. Dituntut dua tahun penjara atas dugaan korupsi Rp202 juta
Amsal didakwa melakukan mark up anggaran dalam proyek pembuatan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo.
Jaksa menilai perbuatannya melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp202.161.980.
2. Proyek video profil desa berawal dari inisiatif saat pandemik
Kasus ini bermula ketika pandemik COVID-19 yang membuat pekerjaan Amsal dan timnya di industri kreatif menurun.
Mereka kemudian menawarkan jasa pembuatan video profil desa kepada pemerintah desa di Kabupaten Karo dengan biaya Rp30 juta per video.
Dari 50 proposal yang diajukan, sebanyak 20 desa menerima tawaran tersebut dan proyek dikerjakan secara bertahap pada 2020 hingga 2022.
3. Kepala desa menyebut pekerjaan selesai tanpa masalah
Dalam persidangan, sejumlah kepala desa yang menjadi saksi menyatakan pekerjaan video profil desa selesai sesuai kontrak dan tidak ada persoalan dengan hasilnya.
Pembayaran juga dilakukan setelah pekerjaan selesai dan diterima oleh pemerintah desa. Mereka menyebut harga Rp30 juta telah disepakati sejak awal antara pihak desa dan Amsal.
4. Audit inspektorat menilai biaya wajar hanya Rp24,1 juta
Perbedaan penilaian muncul setelah Inspektorat Kabupaten Karo melakukan audit. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 024/LHP/K/2025, auditor menyimpulkan biaya pembuatan video profil desa seharusnya Rp24,1 juta per desa.
Angka itu diperoleh setelah beberapa komponen biaya dianggap tidak perlu dibayar sehingga muncul selisih Rp5,9 juta per desa yang kemudian dihitung sebagai kerugian negara.
5. Rincian anggaran jadi sorotan dalam persidangan
Rincian anggaran proyek yang diajukan Amsal menunjukkan total biaya produksi satu video mencapai Rp30 juta.
Anggaran itu mencakup tahap pra-produksi seperti concept/ide, spot montage, dan penulisan skrip, biaya peralatan seperti DSLR, drone DJI Phantom 3 Pro, serta clip-on microphone, hingga tenaga produksi dan proses finishing seperti cutting, editing, dubbing, dan hard copy.
Namun dalam hasil audit yang menjadi dasar dakwaan, beberapa komponen biaya seperti concept/ide, clip-on microphone, cutting, editing, dan dubbing dinilai bernilai nol rupiah. Perbedaan perhitungan tersebut membuat total biaya menurut auditor hanya Rp24,1 juta dari pagu anggaran Rp30 juta.
Kasus ini menarik perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan cara menilai pekerjaan industri kreatif yang tidak selalu memiliki standar biaya yang sama seperti proyek fisik.
Amsal sendiri masih menunggu putusan majelis hakim yang dijadwalkan dibacakan pada 1 April 2026.
