AHY Berada di Barisan Jokowi, PKS Resmi Jadi Oposisi Tunggal di DPR
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat resmi bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo setelah mendapatkan jatah menteri untuk ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bergabungnya AHY ke kabinet membuat koalisi pemerintahan Presiden Jokowi semakin gemuk. Sebanyak 8 partai politik (parpol) di parlemen kini berada di barisan pemerintah dan hanya menyisakan PKS yang hingga kini konsisten berada di luar pemerintahan Jokowi.
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, bagi partainya berada di dalam atau luar pemerintahan sama-sama terhormat. PKS juga akan konsisten untuk menuntaskan komitmennya untuk berada di jalur oposisi.
"Bagi PKS baik sebagai oposisi maupun koaliasi sama terhormatnya. PKS akan tuntaskan berada di luar pemerintahan sampai pemerintahan Jokowi berakhir," kata Mabruri kepada IDN Times, saat dihubungi Kamis (22/2/2024).
1. PKS tak khawatir menjadi oposisi tunggal
Dia menegaskan PKS sama sekali tidak khawatir dengan posisinya yang saat ini berstatus sebagai oposisi tunggal di parlemen setelah ditinggal Demokrat masuk ke dalam barisan pemerintah.
Menurut dia, waktu pemerintahan Presiden Jokowi juga hanya sisa lebih kurang delapan bulan sampai pada pemerintahan baru pada Oktober 2024 nanti. Meskipun di parlemen menjadi oposisi tunggal, tapi ia meyakini bahwa PKS tetap akan mendapatkan dukungan moral dari seluruh masyarakat Indonesia.
"Kan tinggal sampai Oktober saja . Tinggal beberapa bulan lagi. Di parlemen sendiri tapi secara moral banyak masyarakat yang support," kata dia.
Terakhir, Mabruri turut menyampaikan selamat kepada kepada AHY dan Partai Demokrat yang secara resmi saat ini berada di barisan pemerintah.
"Kita ucapkan selamat ke mas AHY dan Partai Demokrat," ujarnya.
2. Demokrat tegaskan berada di barisan Jokowi
Sebelumnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng menegaskan bahwa partainya saat ini resmi berada di barisan Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Andi menyusul AHY yang mendapatkan jatah kursi di kabinet sebagai Menteri ATR/BPN untuk menggantikan Hadi Tjahjanto.
"Kami sekarang berada di pemerintahan Pak Jokowi," ujar Andi.
Selama 10 tahun terakhir ini, Andi menegaskan Demokrat selalu konsisten menjadi oposisi. Sebagai oposisi, Demokrat juga konsisten mengkritik berbagai kebijakan mercusuar pemerintah, seperti IKN Nusantara hingga Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang menguras APBN.
Pun demikian, ketika saat ini diberikan amanat untuk membantu Presiden Jokowi, Andi memastikan bahwa Demokrat akan konsisten untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi hingga periode berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
"Bagi kami memang selama ini, kami berada di luar pemerintahan. Kami konsisten sampai pemilihan umum berada di luar pemerintahan, cuma sekarang kami berada di dalam pemerintahan, kami juga akan konsisten," kata dia.
3. Demokrat singgung sejumlah partai berada di dalam pemerintahan tapi berlagak oposisi
Andi Mallarangeng, menegaskan akan konsisten untuk mendukung pemerintahan Jokowi meski dalam 10 tahun terakhir menjadi oposisi.
Andi lantas menyinggung sejumlah partai politik yang ada di dalam pemerintahan Jokowi tetapi berlagak seperti oposisi. Padahal mereka masih mendapatkan jatah menteri. Andi tak menyebut secara spesifik sejumlah partai yang dimaksud.
"Beda dengan partai-partai yang menteri-menterinya masih dalam pemerintahan, tapi perilakunya seperti oposisi. Kalau kami, ketika kami di luar pemerintahan, kami oposisi," kata dia.
