Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut 8 Hal atas Kematian Affan Kurniawan
- Aliansi Perempuan Indonesia menegaskan Prabowo harus bertanggung jawab atas segala kekerasan terhadap rakyat.
- Keadilan untuk Affan Kurniawan dan seluruh korban kekerasan aparat.
- Turunkan Kapolri dan Kapolda, reformasi kepolisian, cabut fasilitas DPR, hentikan represi, evaluasi kinerja pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyatakan perlawanan melalui penyampaian Delapan Tuntutan untuk negara, Jumat (29/8/2025). Berbagai organisasi dan komunitas perempuan dari seluruh daerah di Indonesia, menyampaikan kegelisahan mereka bersamaan dengan rencana demonstrasi pada awal September 2025.
Menanggapi tewasnya Affan Kurniawan--pengemudi ojek online yang tewas dilindas mobil aparat kepolisian saat demonstrasi di DPR pada 28 Agustus 2025, API menegaskan masalah ini menjadi serius dan harus disidak bersama.
"Situasi ini menjadi masalah serius untuk kita sidaki bersama untuk kita tetap menyalakan obor menyalakan bara perlawanan, yang saat ini sudah mulai tersebar di berbagai daerah-daerah," ujar salah satu perwakilan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Dhede, dalam Zoom meeting tersebut.
"Kemarahan-kemarahan rakyat ini saya kira ini bukan hanya kemarahan tanpa sebab," lanjutnya.
Berikut delapan tuntutan dari API, dimulai dari pencabutan fasilitas dan tunjangan DPR, hingga imbauan untuk menghentikan represi terhadap massa aksi:
Prabowo harus bertanggung jawab atas segala kekerasan terhadap rakyat.
Keadilan untuk Affan Kurniawan dan seluruh korban kekerasan aparat.
a. Turunkan Kapolri dan Kapolda karena telah gagal menjadikan POLRI sebagai institusi negara untuk menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memelihara perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
b. Rilis nama-nama pelaku aparat, kawal proses hukum sampai tuntas, dan hentikan impunitas pada pelanggar HAM.
Reformasi Kepolisian menyeluruh.
a. Hapus budaya militeristik yang penuh kekerasan.
b. Hentikan penggunaan senjata, gas air mata, perlengkapan perang dan alat lainnya terhadap rakyat.
c. Hentikan penggunaan kekerasan atau penangkapan tak berdasar pada massa aksi, pelajar, perempuan, masyarakat adat dan kelompok rentan.
Cabut fasilitas dan tunjangan berlebihan DPR dan pejabat negara.
a. Cabut fasilitas istimewa DPR dan pejabat negara.
b. Buka ruang dialog dengan menemui dan mengakomodir suara rakyat di semua wilayah.
c. Berhentikan anggota DPR yang tidak menjalankan amanat konstitusi.
Reformasi kebijakan perpajakan.
a. Hentikan kenaikan pajak yang semakin membebani rakyat tanpa memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan.
b. Buka transparansi ke publik penggunaan alokasi anggaran negara dari pajak.
Stop oligarki dan praktik rangkap jabatan.
a. Tolak praktik rangkap pejabat negara di BUMN.
b. Bentuk portal transparansi agar publik bisa mengawasi gaji dan tunjangan pejabat.
Hentikan represi dan buka ruang demokrasi.
a. Dukung independensi media untuk memberitakan fakta tanpa intervensi.
b. Hentikan pemblokiran dan penyadapan pada platform komunikasi dan media sosial.
c. Hentikan kriminalisasi dan kekerasan kepada masyarakat yang berani bersuara.
Evaluasi program dan kinerja pemerintah serta birokrasi kementerian yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak tuntas dalam merealisasikan kebijakan pro-rakyat, tidak berfungsi dalam melakukan pencegahan pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh institusi negara dengan menghabiskan anggaran negara.
