WALHI: Tragedi Longsoran Bantargebang Titik Kritis Pengelolaan Sampah
- Longsor di TPA Bantargebang menewaskan tujuh orang dan menunjukkan sistem pengelolaan sampah berbasis penumpukan telah mencapai titik krisis yang membahayakan keselamatan manusia.
- WALHI menilai pemerintah gagal menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan, karena masih mempertahankan pola kumpul-angkut-buang yang memicu pencemaran dan risiko bencana berulang.
- Krisis di Bantargebang mencerminkan masalah nasional, di mana banyak TPA melampaui kapasitas dan ditutup akibat open dumping, memperlihatkan darurat gunungan sampah di berbagai kota Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Longsornya gunungan sampah di TPA Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, lokasi pembuangan utama sampah dari Jakarta, kembali merenggut nyawa. Adapun, peristiwa longsor sampah itu mengakibatkan sebanyak 13 orang menjadi korban dan 7 di antaranya ditemukan tewas.
"Tragedi ini menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang selama ini bertumpu pada penumpukan di tempat pengelolaan akhir telah mencapai titik krisis dan membahayakan keselamatan manusia," ujar Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI dalam keterangan, Rabu (11/2/2026).
1. Insiden longsoran Bantargebang jadi pelajaran penting
Dia menilai peristiwa ini mengulang luka lama yang seharusnya sudah menjadi pelajaran penting bagi negara. Dahulu ada tragedi longsor sampah besar dalam Leuwigajah yang menewaskan ratusan orang.
"Namun lebih dari dua dekade kemudian, pendekatan pengelolaan sampah nasional masih bertumpu pada penumpukan di tempat pembuangan akhir yang terus meninggi dan semakin berbahaya. Sebelumnya TPA Cipayung juga telah longsor," ucapnya.
2. Gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah
WALHI menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup serta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jakarta, telah gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sehingga menyebabkan bencana dan tragedi kemanusiaan berulang.
WALHI menilai tragedi di TPA Bantargebang bukan sekadar kecelakaan, melainkan konsekuensi dari model pengelolaan sampah yang terus mempertahankan praktik kumpul, angkut lalu buang dan menumpuk sampah dalam skala besar, tampak menyerupai sebuah bukit.
Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan pencemaran, tetapi juga menciptakan risiko bencana bagi pekerja, pemulung, dan warga yang hidup di sekitar lokasi pembuangan.
"Jika dihitung selama musim penghujan ini telah terjadi 3-5 kejadian longsor dalam kurun waktu 6 bulan," katanya.
3. Kondisi di TPA Bantargebang mencerminkan krisis yang lebih luas di berbagai kota di Indonesia
Kondisi di TPA Bantargebang mencerminkan krisis yang lebih luas di berbagai kota di Indonesia. Banyak tempat pembuangan akhir telah melampaui kapasitas daya tampungnya, sementara produksi sampah terus meningkat tanpa strategi pengurangan yang serius.
"Situasi ini juga terlihat dari banyaknya TPA yang terpaksa ditutup di hampir 343 dari 550 TPA di Indonesia karena berstatus open dumping. Hal ini menunjukkan bagaimana keterbatasan kapasitas TPA dapat dengan cepat memicu krisis penumpukan sampah di wilayah perkotaan," katanya.
4. Darurat gunungan sampah
Wahyu menambahkan, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi darurat gunungan sampah. Selama pemerintah masih menjadikan TPA sebagai solusi utama, risiko bencana ekologis dan kemanusiaan akan terus meningkat. Pengelolaan sampah yang hanya berfokus pada hilir tidak akan mampu mengejar laju produksi sampah yang terus bertambah.
"Krisis di TPA Bantargebang juga menjadi contoh nyata bagaimana krisis sampah hanya dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kegagalan pengelolaan sampah di Jakarta dilimpahkan ke Bekasi, sementara penutupan TPA Cipeucang di Tangerang Selatan mendorong daerah tersebut mencari lokasi pembuangan baru hingga ke Serang dan Bogor," tegas Wahyu.
