Ambisi Jakarta Jadi Kota Sinema, Ini Langkah Nyatanya
Jakarta menggelar Jakarta Film Summit dan Jakarta Film Week 2026 untuk memperkuat perannya dari pusat produksi nasional menjadi pusat perfilman Asia Tenggara.
Pemprov DKI menyiapkan diskon PBJT 50 persen untuk film nasional serta Jakarta Film Commission dengan layanan perizinan dan informasi produksi satu pintu.
Ekonomi kreatif menyumbang Rp410,56 triliun terhadap PDRB Jakarta; pertumbuhan film turut menggerakkan pariwisata, hotel, kuliner, transportasi, dan UMKM.
Ada yang beda di Jakarta akhir Oktober ini. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, industri film menjadi salah satu sorotan melalui penyelenggaraan dua ajang perfilman, yakni Jakarta Film Summit 2026 dan Jakarta Film Week 2026.
Selama empat hari sejak 20 Oktober, kedua ajang tersebut menghadirkan ruang bagi pelaku industri film untuk bertukar gagasan, memperluas jejaring, dan menjajaki peluang kolaborasi. Gelaran ini sekaligus menegaskan ambisi Jakarta untuk tidak hanya menjadi lokasi produksi film, tetapi juga berkembang sebagai pusat perfilman Asia Tenggara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong potensi tersebut melalui berbagai kegiatan perfilman bertaraf internasional dan penguatan kerja sama dengan mitra global. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema sekaligus memperkuat posisinya dalam industri film regional.
1. Mayoritas rumah produksi film ada di Jakarta
Acara Jakarta Film Summit 2026. (jakarta.go.id) Pernyataan ini bukan klaim kosong. Menurut Gubernur Pramono, sekitar 80 persen rumah produksi dan pembuat film di Indonesia beroperasi di Jakarta. Ibu kota juga memiliki lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter yang sangat beragam, seperti kawasan bersejarah Kota Tua hingga pusat bisnis modern di SCBD.
Dengan modal itu, Jakarta sudah mampu menjadi pusat perfilman nasional. Hal yang ingin diubah sekarang adalah skalanya.
“Potensi ini yang ingin kita optimalkan. Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN,” tegas Pramono.
Untuk mendorong lebih banyak produksi film di Jakarta, Pemprov DKI menyiapkan dua langkah konkret. Pertama, keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi pemutaran film nasional di bioskop Jakarta. Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026.
Kedua, pembentukan Jakarta Film Commission (JFC) dengan layanan Filming in Jakarta. Lewat layanan ini, pelaku industri bisa mengurus informasi lokasi syuting, perizinan, dan kebutuhan produksi dalam satu pintu. Tujuannya sederhana: membuat Jakarta semenarik mungkin bagi rumah produksi, baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Merangkul industri film internasional
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam acara Jakarta Film Week 2026. (jakarta.go.id) Jakarta juga tidak berdiri sendiri dalam mengembangkan industri perfilman. Berbagai acara berskala internasional juga digelar untuk mempromosikan industri film tanah air. Sebagai contoh, satu hari setelah Jakarta Film Summit ditutup, Jakarta Film Week 2026 resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Rano Karno di CGV Grand Indonesia, Rabu (21/10).
Memasuki tahun keenam penyelenggaraan, festival bertema ENCOUNTERS ini menghadirkan 157 karya film dari 59 negara. Pemutaran filmnya hadir di berbagai ruang kreatif Jakarta, mulai dari Taman Ismail Marzuki hingga Galeri Indonesia Kaya.
“Festival film berskala internasional ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beragam program dihadirkan, mulai dari pemutaran dan kompetisi film internasional maupun Indonesia, Jakarta Film Fund, hingga program pengembangan industri seperti Producers Lab, Pitching Forum, Talents Hub, Industry Talk, dan Festival Meeting,” ujarnya.
Kemudian di antara rangkaian kegiatan yang ada, Wagub Rano juga sempat hadir dalam acara Indonesia Success Stories & MPA American Film Night bersama Motion Picture Association (MPA) di Park Hyatt Jakarta, Kamis (22/10). Acara ini mempertemukan pelaku industri film Indonesia dengan jaringan Hollywood.
Di forum yang sama, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS Joy M. Sakurai, serta perwakilan MPA Asia Pasifik Trevor Fernandes turut hadir. Pertemuan ini membuka pintu untuk kolaborasi produksi yang lebih serius antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Maka dari itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Motion Picture Association (MPA) atas kehadiran dan dukungan penuhnya terhadap visi Jakarta untuk mengembangkan industri perfilman dan menjadi pusat perfilman masa depan di kawasan Asia Tenggara,” ujar Wagub Rano.
3. Menggerakkan industri ekonomi kreatif
Acara Indonesia Success Stories & MPA American Film Night di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat. (jakarta.go.id) Di balik semua ini, ada kalkulasi ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Sektor ekonomi kreatif saat ini berkontribusi sebesar Rp410,56 triliun atau setara 11,16 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta. Industri perfilman salah satu dari 21 subsektor di dalamnya.
Gubernur Pramono menegaskan pertumbuhan industri film memiliki dampak luas dan tak terbatas pada bioskop saja. Sektor pariwisata, hotel, kuliner, transportasi, hingga UMKM ikut bergerak ketika sebuah produksi film masuk ke sebuah kota.
“Kita juga ingin manfaat dari pertumbuhan industri perfilman ini tidak hanya dirasakan Jakarta. Karena Indonesia punya banyak cerita, budaya, lokasi dan talenta hebat di berbagai daerah,” ungkap Pramono.
Hingga Oktober 2026, jumlah penonton film di Indonesia sudah menyentuh hampir 70 juta orang. Angka ini meneruskan tren positif dari 2025 yang mencatatkan hampir 122 juta penonton sepanjang tahun. Di pasar yang besar ini, ekosistem perfilman nasional tengah dibangun dan Jakarta punya potensi menjadi episentrumnya. (WEB)
