Anggota DPR Minta BPK Tanggung Jawab di Kasus Korupsi Garuda
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang melaporkan kasus korupsi dugaan pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. Menurut dia, dugaan korupsi di Garuda sangat berpotensi merugikan negara.
"Mengapa (harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi," ujar Rudi dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).
1. Pertanyakan kinerja BPK
Rudi kemudian mempertanyakan kinerja BPK. Sebab, selama ini lembaga tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Garuda Indonesia.
“Tapi selain Garuda, harus ada pihak lain yang diperiksa dan dilaporkan lagi menurut saya. BPK juga harus dipanggil dan dipertanyakan tugasnya selama ini dalam memeriksa keuangan negara dan BUMN yang setiap tahun dilakukan," ucap dia.
Rudi menegaskan, seharusnya BPK juga bertanggung jawab apabila ada kerugian negara.
"BPK yang sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tanya legislator yang selalu rutin mengunjungi konsituennya ini untuk berdialong.
2. Dorong anggota Komisi VI lakukan ekstra pengawasan
Lebih lanjut, Rudi mengakui, pengawasan yang dilakukan Komisi VI masih renggang. Karena itu, dia mengajak kepada seluruh anggota Komisi VI untuk melakukan ekstra pengawasan.
Selain Garuda, dia juga mengajak Komisi VI untuk melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan BUMN lain. Sebab, Komisi VI DPR RI merupakan mitra Kementerian BUMN.
3. Erick: Kasus dugaan korupsi tak ganggu restrukturisasi Garuda
Sebelumnya, Erick Thohir menjamin pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia tak mengganggu proses restrukturisasi perusahaan. Saat ini, Garuda memang sedang melakukan restrukturisasi utang, dengan menempuh jalur homologasi berkekuatan hukum dengan para kreditur dan lessor.
“Apakah jadi hambatan penyelesaian lessor? Tidak. Karena kita sudah memetakan mana lessor yang ada indikasi korupsi, mana lessor yang memang kita sewa kemahalan. Karena bodoh kit sendiri kenapa mau tanda tangan kemahalan,” ujar Erick di kantor Kejagung, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.
Adapun dugaan korupsi yang dilaporkan ialah pada pengadaan pesawat ATR 72-600. Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, mengatakan penyelidikan pengadaan pesawat Garuda akan terus berlanjut.
“Kalau pengembangan pasti dan insyaallah tidak akan berhenti di sini. Akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih,” ucap Sanitiar.
Namun Erick Thohir menyebut, tidak tertutup kemungkinan penyelidikan dugaan korupsi juga dilakukan pada pengadaan pesawat-pesawat jenis lain.
