Anies Janji Pilih Menteri Berdasarkan Meritokrasi dan Integritas
Jakarta, IDN Times - Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, di hadapan para pebisnis dan calon investor dari Amerika Serikat (AS), berjanji seandainya terpilih jadi presiden akan menempatkan menteri-menteri yang mengurus ekonomi makro ke para teknokrat. Ia menyebut, itulah tradisi yang selama ini berlaku di Indonesia.
"Kami berkomitmen dan mengikuti pola, Indonesia selama satu dekade terakhir, kebijakan ekonomi makro dan fiskal akan diberikan kepada para teknokrat. Seseorang dengan latar belakang teknokrat, pemahaman penuh mengenai ekonomi, dan pemahaman bagaimana sebuah kebijakan dibuat," ujar Anies dalam bahasa Inggris yang fasih di Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
Itu semua untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan perkembangan dan situasi ekonomi Indonesia. Sebab, berdasarkan pengalamannya ketika memimpin DKI Jakarta, bila sektor ekonomi diserahkan ke orang yang tepat, maka kondisi ekonomi di Tanah Air semakin membaik.
Sebaliknya, bila pemerintah berkompromi dan memilih orang-orang yang tidak punya kompetensi dan integritas, maka pembangunan Indonesia bakal menuju ke jalan yang keliru. Itulah, kata Anies, pesan yang ingin ia sampaikan kepada para pengusaha dari Negeri Paman Sam tersebut.
Tetapi, selama ini masukan yang ia dengar dari kelompok pengusaha AS bukan mengenai pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. "Masukan yang saya dengar lebih kepada isu kredibilitas, konsistensi, kebijakan yang sinkron, korupsi, hingga memastikan stabilitas politik diterjemahkan ke kebijakan yang konsisten," tutur dia lagi.
Ia menambahkan, keluhan dan masukan serupa juga didengarnya ketika berdialog dengan komunitas pengusaha dari negara lain. Termasuk, ketika ia berkunjung ke luar negeri.
1. Anies banggakan kualitas demokrasi di Indonesia yang tetap solid
Lebih lanjut, di forum itu, Anies menegaskan bahwa kondisi demokrasi di Tanah Air tetap terjaga dengan baik. Ia mengatakan, sudah berulang kali pemilu dihelat di Indonesia, mulai dari sebelum mengadopsi demokrasi hingga sudah menjadi negara demokrasi.
"Hampir semua pemilu diselenggarakan dengan baik, diterima dan akhirnya masyarakat bisa menerima dan melanjutkan kehidupannya, termasuk pilkada," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sekitar 300 gugatan terkait hasil pilkada. Dari sudut pandang orang lain, kata Anies, gugatan tersebut menunjukkan sistem pilkada bermasalah.
"Tetapi, dalam pandangan saya, menandakan kita semua menghormati sistem yudisial yang berlaku di negara ini. Coba lihat, warga memprotes hasil pemilu bukan dengan berunjuk rasa tetapi melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian, mereka meminta hakim konstitusi yang memutuskan," tutur dia.
Ia menambahkan, ketika hakim konstitusi mengambil keputusan, ada sebagian rakyat yang tidak terima. Tetapi, mereka kembali ke rumah dan melanjutkan kehidupan seperti biasa.
"Itu sudah menjadi pola demokrasi di Indonesia selama 35 tahun terakhir. Oleh sebab itu, kita harus bangga terhadap sistem demokrasi di negara kita!" ujarnya lagi.
2. Sudirman sebut Anies bakal gunakan meritokrasi dalam pemilihan menteri
Sementara, ketika IDN Times konfirmasi kepada Sudirman Said, disebutkan Anies ingin menggunakan meritokrasi sebagai dasar dalam pemilihan menteri-menterinya nanti. Meskipun hal tersebut masih menjadi wacana.
"Ada dalam satu wacana, kita ingin mengembalikan meritokrasi. Artinya, memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik untuk menjalankan pemerintahan. Itu bila Tuhan memberikan jalan untuk memerintah," ujar Sudirman, Rabu (25/10/2023).
Ia pun memuji cara Presiden Joko "Jokowi" Widodo di periode pertama yang melakukan pengecekan latar belakang para menteri. Jokowi sampai melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengecek calon nama menteri yang diajukannya.
"Permasalahannya KPK saat ini kan dianggap tidak lagi kredibel. Itu juga pekerjaan rumah kita. Tetapi, semangat itu harus kita kembalikan untuk mengedepankan orang terbaik agar diberikan posisi terbaik," kata dia.
3. AMIN ingin memperkuat KPK dengan menggunakan UU KPK yang lama
Lebih lanjut, Sudirman tidak membantah bila Anies-Muhaimin berkeinginan untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya dengan kembali mengadopsi UU KPK yang lama yakni ke UU Nomor 30 Tahun 2002.
Meski begitu, Sudirman tetap berpikir realistis. Sebab, adopsi ke UU KPK tahun 2002 perlu melalui proses politik di parlemen.
"Begitu kita punya kesempatan, tentu kami akan dorong itu (kembali ke UU KPK lama). Tetapi itu perlu waktu. Karena revisi UU kan perlu melibatkan partai politik. Jadi, tergantung seberapa besar kita memperoleh dukungan," ujar Sudirman.
