Asosiasi Protes ke BGN, Belum Ada Kepastian Operasional SPPG di Wilayah 3T
- APGI 3T memprotes BGN karena ratusan SPPG di wilayah 3T belum mendapat kepastian operasional meski seluruh proses pembangunan dan administrasi telah diselesaikan sesuai ketentuan.
- Sebanyak 645 SPPG di daerah terpencil telah siap beroperasi dengan total investasi sekitar Rp1 triliun, namun pengelola masih menunggu keputusan resmi dari BGN untuk aktivasi fasilitas tersebut.
- P2G dan Celios menilai BGN sebaiknya fokus memperbaiki distribusi Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T daripada memperluas program ke luar negeri yang dinilai kurang prioritas.
Jakarta, IDN Times – Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, menjelaskan alasan di balik aksi protes sejumlah investor dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Herwil, aksi tersebut muncul karena ratusan SPPG yang harusnya sudah beroperasi setelah memenuhi tahapan persyaratan perjanjian kerja sama di wilayah 3T, hingga kini belum memperoleh kepastian operasional, meskipun seluruh proses pembangunan dan persiapan telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Sejak awal para investor terima penugasan membangun SPPG berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis BGN
Herwil mengatakan, sejak awal para investor menerima penugasan untuk membangun SPPG berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang diterbitkan BGN. Mereka kemudian membangun fasilitas tersebut dengan menggunakan dana pribadi maupun pinjaman, tanpa menggunakan anggaran negara.
“Kami membangun karena melihat masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis. Niat kami hanya untuk membangun dan mendukung program pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan titik atau fasilitas yang dibangun,” ujar Herwil.
2. Tantangan bangun SPPG di wilayah 3T
Ia menjelaskan, membangun fasilitas SPPG di wilayah terpencil memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan, mulai dari keterbatasan akses hingga tingginya biaya logistik.
Menurut APGI 3T, sebagian besar pembangunan telah diselesaikan sejak Oktober hingga Desember 2025. Namun hingga saat ini banyak pengelola yang belum memperoleh kepastian mengenai aktivasi operasional SPPG yang telah dibangun.
“Dana pembangunan berasal dari modal pribadi dan pinjaman. Banyak komitmen yang harus kami penuhi kepada pekerja maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan. Namun sampai saat ini belum ada kepastian operasional,” kata Herwil.
3. Sebanyak 645 SPPG wilayah sudah menyelesaikan pembangunan
APGI 3T mencatat, sebanyak 645 SPPG wilayah terpencil telah menyelesaikan pembangunan, appraisal, verifikasi, pembukaan virtual account, penetapan kepala SPPG, hingga menerima draf perjanjian kerja sama dan dinyatakan siap operasional. Nilai investasi yang telah direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
Karena itu, APGI 3T mendesak BGN segera memberikan kepastian operasional terhadap seluruh SPPG yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah 3T.
Sebelumnya, Kepala Bidang Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriyansyah mengkritisi pernyataan BGN yang mewacanakan memperluas program MBG hingga ke luar negeri, dengan Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama.
Feriansyah menilai, ketimbang MBG dipaksakan diberikan untuk anak-anak diaspora di luar negeri dengan anggaran yang lebih besar, lebih baik BGN fokus pada pemerataan distribusi MBG. Di mana program ini masih belum banyak menyentuh wilayah 3T. Hasil studi Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut, jumlah dapur SPPG untuk MBG semakin sedikit di kawasan 3T. Padahal di daerah ini justru banyak warga yang membutuhkan bantuan karena miskin dan tinggal di daerah terpencil.
"Program MBG sebenarnya, banyak perkembangan pembahasan di media sosial, masyarakat itu justru (menyambut baik) MBG itu kan agak positif untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Itu memang ada-ada respons yang positif. Dalam artian memang mereka membutuhkan itu. Jadi harusnya kan mereka fokus ke sana dulu," kata dia kepada IDN Times, Selasa (2/6/2026).
"Sebenarnya kan prioritas itu perbaikan dulu sarana jalur logistik ya, karena di daerah 3T yang menjadi kendala utama itu. Sebenarnya MBG akan berdampak positif terhadap gerak ekonomi itu ketika kualitas jalan, kemudian transportasi itu terhubung dan terkoneksi secara baik. Mereka itu kan agak kecewa ketika memang kendaraan BGN dipaksa masuk, dengan trail, dengan kendaraan yang tidak memumpuni," sambungnya.
Ia pun tak memungkiri salah satu alasan dapur SPPG enggan beroperasi di wilayah 3T karena tingginya biaya logistik yang harus digelontorkan. Termasuk, juga mahalnya harga pangan dan keterbatasan akses listrik yang membuat pendingin makanan tidak bisa dipakai dengan optimal.
"Kajian Celios ini yang menarik, SPPG itu enggan beroperasi di wilayah 3T karena biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan," ucap Feriansyah.
Feriansyah lantas menyinggung urgensi MBG menyasar diaspora Indonesia di luar negeri. Ia mempertanyakan, apakah anak-anak Indonesia di Arab Saudi jadi kelompok yang paling butuh intervensi gizi.
Ia menekankan, seharusnya BGN mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi. Salah satunya dengan memprioritaskan pemerataan penerima manfaat MBG di dalam negeri, khususnya di wilayah 3T.
"Ini kita bisa pertanyakan, memang mereka warga negara, tapi apakah mereka ini merupakan kelompok yang paling membutuhkan untuk intervensi gizi dari APBN? Dibandingkan jutaan anak Indonesia yang masih berada di daerah 3T tadi, daerah tertinggal, miskin, dan rawan stunting," tegasnya.
Oleh sebab itu, Feriansyah mendesak pemerintah memprioritaskan pembenahan program MBG agar lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan. Bukan justru memakai APBN memperluas manfaat MBG sampai ke luar negeri, sementara di dalam negeri masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, pemakaian APBN akan lebih tepat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan menyejahterakan tenaga pendidik.
