Bawaslu Siap Bina Parpol Soal Kampanye Ideal
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan jelang Pemilu 2024 mendatang. Namun pihaknya juga siap membantu partai politik dalam melakukan sosialisasi dan kampanye yang benar.
"Silakan berkoordinasi dengan Bawaslu yang ada di daerah, kami akan membantu bapak ibu bagaimana melakukan sosialisasi yang benar, bagaimana kampanye yang baik, dan bagaiamana kampanye yang tidak melanggar aturan," kata Bagja, di acara Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar, Ji-Expo, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022) malam.
1. Bawaslu siap bantu parpol beri pelatihan pengawasan di TPS
Bagja juga mengatakan Bawaslu siap membantu parpol dalam memberikan pelatihan pengawasan di TPS dan mengawasi rekapitulasi suara.
"Jika bapak ibu memerlukan pelatihan, kami akan memberikan pelatihan pengawasan TPS dan rekapitulasi dengan sepenuh hati," ujar dia.
2. Potensi politik uang jelang Pemilu 2024
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa ragu, Pemilu 2024 dapat diselenggarakan dengan substantif karena potensi politik uang masih besar.
"Bahwa akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu masih sangat sulit dihindari," kata Mahfud saat berbincang dengan Rocky Gerung dalam youtube RGTV CHannel ID, Senin 17 Oktober 2022.
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad, apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam itu cukup masuk akal. Terlebih di tengah laju inflasi dan tekanan ekonomi global saat ini.
"Godaan pemilih untuk menerima politik uang memang cukup tinggi," ujar Nyarwi Ahmad dalam siaran tertulis yang dikutip IDN Times, Kamis (20/10/2022).
3. Politik uang tergantung pada perilaku kandidat yang maju Pemilu 2024
Menurut Nyarwi, hal tersebut tergantung pada kecenderung perilaku elite-elite politik atau kandidat yang maju dalam Pemilu 2024.
"Jika mereka makin tertarik menggunakan politik uang untuk memobilisasi pemilih dan semakin tinggi tingkat permisifitas pemilih tersebut pada politik uang, maka eskalasi politik uang dalam pemilu bisa makin meningkat," kata Nyarwi.
Ia menambahkan, indikasi adanya trend politik uang sudah sering disebutkan oleh banyak pihak yang muncul dalam pemilu sebelumnya.
"Namun, belum ada data yang sangat valid yang menunjukkan bahwa preferensi mayoritas pemilih pada partai maupun kandidat, sepenuhnya ditentukan oleh politik uang sebagai faktor utama yang menentukan pilihan mereka," ujarnya.
