Belanda Akui Kemerdekaan RI 17 Agustus, Jokowi: Ya Bagus
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengapresiasi Belanda yang akhirnya mengakui Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jokowi mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.
"Ya bagus, tapi nanti kita lihat, saya akan minta masukan dulu ke Menlu. Karena itu impact-nya ke mana-mana," ujar Jokowi di Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
1. Pengakuan Kemerdekaan RI disampaikan PM Belanda
Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte akhirnya mengakui hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rutte menegaskan hal ini dalam debat penyelidikan Perang Kemerdekaan Indonesia, di Den Haag.
Dilansir dari media Belanda, Algemmen Dagblad, Kamis (15/6/2023), Rutte menegaskan bahwa Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.
“Secara de facto, Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Hampir setiap tahun, Raja Belanda mengirim ucapan selamat ke Indonesia pada 17 Agustus,” kata Rutte.
Meski demikian, tahun yang dirujuk oleh Belanda adalah tahun 1949 dan tanggal 27 Desember, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia.
2. Perang kemerdekaan Indonesia sempat jadi perdebatan
Sementara itu, DPR Belanda sempat memperdebatkan perang kemerdekaan Indonesia dari 1945 hingga 1949 silam, yang diterbitkan pada Februari 2023 lalu.
Laporan ini menggambarkan kengerian perang saat itu meski ditekankan bahwa tidak ada kekerasan insidental dari Belanda, namun kekerasan skala besar oleh Angkatan Bersenjata Belanda kala itu, sengaja dikerahkan.
Pada 2011, kabinet Belanda sempat meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas penjajahan yang dilakukan di masa lampau.
3. Permintaan maaf dari Belanda ke Indonesia
Pada 2020, Rutte sempat menolak meminta maaf ke Indonesia atas penjajahan negaranya. Saat itu, ia berpendapat bahwa hal tersebut malah akan akan mempertajam polarisasi di masyarakat Belanda.
Pemikiran Rutte ini kemudian berubah ketika melakukan kunjungan ke salah satu negara bekas koloni Belanda, Suriname. Melalui pidatonya tahun lalu, ia merasa perlu adanya pembicaraan mendalam tentang topik ini.
“Sebagian karena seluruh diskusi yang muncul seputar gerakan Black Lives Matter. Itu benar-benar membuat saya berpikir berbeda tentang topik ini,” ucap Rutte, kala itu.
Pada pernyataan resminya, Rutte berpendapat bahwa meskipun sudah tidak ada lagi orang yang hidup di masa tersebut, hal ini masih menjadi bab sejarah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, pada peringatan 150 tahun penghapusan perbudakan di Belanda yang jatuh pada tahun depan, ia berharap topik besar ini dapat terus dibicarakan dan didiskusikan.
