Australia Tolak Pulangkan Keluarga Militan ISIS dari Suriah
- Mereka yang kembali ke Australia secara ilegal akan dikenai tuntutan hukum
- Prioritas utama adalah hukum dan keamanan nasional, bukan memberikan fasilitas bagi mereka yang mendukung organisasi teroris.
- Bepergian ke bekas benteng ISIS di provinsi al-Raqqa tanpa alasan yang sah dari 2014-2017 merupakan pelanggaran hukum Australia.
- Risiko keamanan dan tekanan oposisi di Australia
- Otoritas Suriah memaksa mereka berbalik arah karena perjalanan tidak terkoordinasi dengan pejabat setempat.
- Pihak oposisi mendesak pemerintah untuk menggunakan Temporary Exclusion Orders (TEO) untuk memblokir warga Australia
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan atau repatriasi terhadap 34 warga negaranya yang saat ini berusaha keluar dari kamp penahanan di Suriah. Kelompok yang terdiri dari 11 perempuan dan 23 anak-anak tersebut memiliki hubungan dengan kelompok militan ISIS.
Albanese menolak berkomentar mengenai laporan bahwa para perempuan dan anak-anak tersebut memiliki paspor Australia. Ia menekankan bahwa pemerintah federal tidak terlibat dalam upaya kepulangan mereka.
"Jika anda menabur benih, anda harus menanggung konsekuensinya," kata Albanese kepada ABC News pada Selasa (17/2/2026), merujuk pada keputusan para perempuan tersebut untuk bergabung dengan kekhalifahan ISIS di masa lalu.
1. Mereka yang kembali ke Australia secara ilegal akan dikenai tuntutan hukum
Albanese juga menegaskan bahwa prioritas utama adalah hukum dan keamanan nasional, bukan memberikan fasilitas bagi mereka yang mendukung organisasi teroris. Ia mengatakan pemerintah akan mengikuti saran dari badan-badan keamanan nasional dan menerapkan hukum sepenuhnya.
"Dan jika ada yang berhasil kembali ke Australia, maka mereka akan menghadapi hukuman setimpal sesuai hukum yang berlaku, jika ada hukum yang dilanggar," ungkapnya.
Berdasarkan hukum Australia, bepergian ke bekas benteng ISIS di provinsi al-Raqqa tanpa alasan yang sah dari 2014-2017 merupakan pelanggaran. Hukuman maksimalnya adalah 10 tahun penjara, dikutip dari Asahi Shimbun.
2. Risiko keamanan dan tekanan oposisi di Australia
Upaya kelompok tersebut untuk meninggalkan kamp Al-Roj menuju Australia via Damaskus dilaporkan gagal. Otoritas Suriah memaksa mereka berbalik arah. Alasannya, perjalanan dari wilayah yang dikuasai Kurdi dianggap tidak terkoordinasi dengan pejabat setempat.
Sebagian besar perempuan tersebut diketahui menikah dengan pejuang ISIS yang telah tewas atau ditangkap. Mereka yang dinikahi ISIS telah melakukan perjalanan ke Suriah, guna bergabung dengan Negara Islam. Beberapa di antara mereka diduga ditipu, dipaksa, atau pergi secara sukarela. Banyak anak yang lahir di kamp pengungsian.
Pihak oposisi mendesak pemerintah untuk menggunakan Temporary Exclusion Orders (TEO). Langkah ini memungkinkan pemerintah untuk memblokir warga Australia berusia 14 tahun ke atas kembali ke Negeri Kanguru hingga 2 tahun, jika mereka dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Senator Partai Liberal Sarah Henderson mengingatkan bahwa mereka yang menganut ideologi ekstremis merupakan risiko nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keamanan nasional harus menjadi prioritas utama. Menteri Dalam Negeri Tony Burke menyatakan sedang meminta saran intelijen mengenai apakah ambang batas hukum untuk menerapkan TEO telah terpenuhi.
3. Krisis kemanusiaan di kamp Al-Roj
Sebelumnya, Direktur kamp Al-Roj, Hakmiyeh Ibrahim, telah memperingatkan bahwa membiarkan anak-anak tumbuh di lingkungan radikal adalah berbahaya dan mendesak program rehabilitasi. Sebaliknya, mantan kepala detektif Kepolisian Federal Australia, David Craig, menyebut pemulangan ini sebagai risiko yang tidak dapat diterima bagi keamanan nasional.
"Setiap perempuan yang dinikahi ISIS ini sepenuhnya telah diradikalisasi atau tunduk kepada mereka yang telah diradikalisasi," ujarnya, dikutip dari Sky News.
Sejak jatuhnya kekhalifan ISIS pada 2019, Australia telah memulangkan beberapa kelompok kecil anak yatim dan keluarga secara selektif. Pada tahun itu, 8 anak yatim piatu dievakuasi dari kamp Suriah. Lalu, pada 2022, sebanyak 4 perempuan Australia dan 13 anak mereka juga dipulangkan. Namun, posisi Albanese kali ini menandakan pendekatan yang lebih keras terhadap mereka yang mencoba kembali secara mandiri.
