Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Berawal dari Keluhan Warga, Jakarta Targetkan Bangun 10 Puskeswan 2026

Ilustrasi Kucing Liar/IDN Times Dini Suciatiningrum
Ilustrasi Kucing Liar/IDN Times Dini Suciatiningrum
Intinya sih...
  • Ide berawal dari keluhan warga
  • Jakarta baru punya dua Puskeswan
  • Pemprov wacanakan KTP hewan dan insentif

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mendirikan 10 Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada 2026. Puskeswan itu rencananya akan tersebar di lima kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Target 10," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok kepada jurnalis, Senin (9/6/2025).

1. Ide berawal dari keluhan warga

Ilustrasi Kucing Liar/ IDN Times Dini Suciatiningrum
Ilustrasi Kucing Liar/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Hasudungan mengatakan, ide membangun Puskeswan muncul ketika pertemuan warga. Pada saat itu ada warga yang mengeluhkan kurang mampu untuk membiayai sterilisasi hewan.

"Kalau dibantu terkait biaya pengobatan pasti sangat senang dan merasa terbantu karena tidak semua warga Jakarta mampu membawa hewannya berobat ke dokter hewan atau klinik hewan," ujar dia.

2. Jakarta baru punya dua puskeswan

Layanan pengiriman hewan peliharaan dengan kereta api. (dok. KAI Logistik)
Layanan pengiriman hewan peliharaan dengan kereta api. (dok. KAI Logistik)

Pemprov DKI Jakarta saat ini masih dalam tahap mempersiapkan sarana dan sarana terkait hewan. Sejauh ini, Jakarta baru punya dua puskeswan.

"Ada dua. Di Ragunan (Jakarta Selatan) dan di Pondok Ranggon (Jakarta Timur)," ujar dia.

3. Pemprov wacanakan KTP hewan dan insentif

Ilustrasi hewan peliharaan (pexels.com/Lukas Kloeppel)
Ilustrasi hewan peliharaan (pexels.com/Lukas Kloeppel)

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga mewacanakan KTP untuk hewan. Nantinya, hewan peliharaan akan dipasang microchip.

"Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” kata Hasudungan.

Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemilik hewan dari kalangan masyarakat Jakarta yang kurang mampu, dengan mekanisme subsidi atau diskon biaya layanan.

"Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah,” ucap dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Deti Mega Purnamasari
EditorDeti Mega Purnamasari
Follow Us