Berefek ke Prabowo, Jokowi Harus Pilih Pansel Capim KPK Berintegritas
- Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia mengingatkan agar pemilihan pansel berintegritas untuk menjaga kepercayaan publik.
- Burhanuddin Muhtadi memperingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Prabowo dan Gibran akan tergantung pada kualitas pansel calon pimpinan KPK.
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo mulai menggodok sembilan nama panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengingatkan agar Jokowi hati-hati dalam memilih sembilan nama untuk menjadi pansel calon pimpinan KPK periode berikutnya.
Burhanuddin menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada indikator yang merisaukan karena kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu terus merosot, bahkan hanya selevel dengan institusi DPR dan partai politik (parpol).
Hal tersebut disampaikan Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) secara daring, Minggu (12/5/2024).
“Sekarang lebh banyak yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi lebih buruk,” ujar Burhanuddin.
1. Pansel capim KPK buruk berdampak ke pemerintahan Jokowi dan berikutnya
Burhanuddin memaparkan, kalau kualitas pansel calon pimpinan KPK buruk, hal itu akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi dan pemerintahan berikutnya, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Oleh sebab itu, Burhanuddin menegaskan bahwa pemilihan sembilan pansel capim KPK ini menjadi pertarungan terakhir bagi Jokowi apakah akan meninggalkan legacy yang baik atau tidak.
Ia mengingatkan bahwa KPK, dalam survei opini publik hanya setingkat dengan DPR. Menurut dia, kondisi sangat menyedihkan karena selama ini KPK bertopang pada kekuatan kerpecayaan publik, tapi belakangan KPK kehilangan kepercayaan publik.
“Masyarakat mencatat bahwa Presiden Jokowi bersama DPR itu yang melakukan revisi UU KPK yang kemduian terbukti revisi tersebut memperlemah KPK,” ujar dia.
2. Bila pansel pimpinan KPK tak berintegritas, Prabowo kena getahnya?
Untuk itu, BUrhanuddin mengatakan, baik Jokowi ataupun Prabowo Subianto sebagai penerusnya perlu didesak agar mampu memilih sembilan pansel yang berintegritas.
Alasannya, kata dia, kalau pemilihan pansel pimpinan dan dewan pengawasa KPK di luar ekspektasi dan kurang berintegritas, apapun yang akan dilakukan Prabowo-Gibran ke depan akan dianggap bagian dari masa lalu yang kelam terkait pemberantasan korupsi.
“Jadi arahnya harus disasarkan atau dialamatkan kepada beberapa pihak. Satu kepada pemerintahan Jokowi, tapi saat yang sama ini harus didesakkan kepada pak Prabowo,” kata dia.
“Pak Prabowo nanti yang akan mendapatkan dampaknya apakah dapat getah atau nangka itu ditentukan juga keputusan pemerintahan sekarang dalam menetapkan susunan pansel pimpinan KPK maupun dewas,” imbuh dia.
3. Penurunan kepercayaan publik ulah kasus Firli Bahuri
Burhanuddin dalam kesempatan itu menyinggung bahwa salah satu isu yang membuat semakin menurunnya kepercayaan publik kepada KPK adalah kasus korupsi yang menyeret nama mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Ia pun mengingatkan, supaya ke depan KPK terus berhati-hati menyikapi kepercayaan publik yang terus merosot. Menurut dia, apapun yang dilakukan KPK akan mengalami penolakan bila tidak ada pembenahan.
Menurut dia, kepercayaan publik yang terus merosot merupakan lonceng kematian bagi lembaga manapun, sehingga apapun yang dikeluarkan akan mengalami resistensi dari publik.
“KPK harus hati-hati kalau trust-nya terus menerus merosot. Apapun yang dilakukan KPK akan terus ditolak oleh publik,” ujar dia.
