BNPB Klaim 99,99 Persen Huntara Korban Banjir Sumatra Sudah Dibangun
- BNPB menyatakan 99,99 persen hunian sementara bagi korban banjir di tiga provinsi telah rampung dan kini fokus membangun 39 ribu unit hunian tetap mandiri serta komunal.
- Pemerintah pusat bersama DPR menyetujui dana Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat periode 2026–2028.
- Mendagri Tito Karnavian mendorong percepatan pemulihan dengan penggunaan anggaran daerah dan gotong royong antardaerah, sementara data BNPB mencatat 1.201 korban jiwa akibat banjir.
Jakarta, IDN Times - Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeklaim telah menyelesaikan 99,99 persen pembangunan hunian sementara bagi korban banjir di tiga provinsi. Mereka kini fokus untuk membangun hunian tetap bagi warga.
"Kami sudah menyelesaikan 99,9 persen pembangunan huntara (hunian sementara). Yang masih dalam progres, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa," ujar Kepala BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto di dalam keterangan yang dikutip pada Selasa (23/6/2026).
Ia menambahkan, jumlah huntara yang dibangun mencapai lebih dari 20 ribu unit. Kini, kata Suharyanto, BNPB akan fokus untuk membangun hunian tetap mandiri atau insitu, yakni hunian berlokasi di lahan milik warga. Sedangkan, huntap komunal atau terpusat akan dibangun oleh Kementerian PUPR/PKP.
"Saat ini BNPB telah mulai membangun 900-an rumah. Jumlah target pembangunan huntap baik yang mandiri maupun komunal mencapai 39 ribu unit," kata jenderal bintang tiga itu.
1. BNPB sebut sudah tidak ada lagi provinsi yang berstatus tanggap darurat
Suharyanto mengatakan, memasuki bulan ke-7 pascabanjir, tidak ada satu pun dari tiga provinsi itu yang masih berstatus tanggap darurat. Saat ini, semua wilayah masuk ke dalam tahap pemulihan.
Dia menyebut, pemerintah berkomitmen mempercepat penyediaan hunian bagi korban serta berbagai program pendukung lainnya bagi masyarakat terdampak. Komitmen itu terlihat dari persetujuan pemerintah pusat bersama DPR untuk mengucurkan dana pemulihan pascabencana Sumatra sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026-2028.
Dana tersebut dialokasikan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencakup perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan. Dana yang baru disetujui ini akan dikelola oleh kementerian/lembaga terkait.
"Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi," ujarnya.
2. Mendagri minta pemda yang telah menerima anggaran mempercepat pemulihan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, percepatan pemulihan permanen membutuhkan gerak bersama seluruh pemangku kepentingan. Maka, kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran serta pemerintah daerah yang telah memperoleh tambahan TKD diminta segera mempercepat pelaksanaan program di lapangan agar manfaat pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak.
"Saya dorong daerah-daerah untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah cair anggarannya seperti PU, kami minta untuk speed-nya lebih kencang lagi," kata Tito.
Selain itu, semangat gotong royong antardaerah juga harus diperkuat melalui skema hibah. Sebagai contoh, Pemprov Sumut dan sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh. Sementara pemerintah daerah di Sumatra Barat turut memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah yang mengalami dampak paling berat.
3. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir Sumatra capai 1.201 jiwa
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Januari 2026 lalu, jumlah korban tewas akibat banjir Sumatra mencapai 1.201 jiwa. Rinciannya, 562 orang di Aceh, 375 orang di Sumatra Utara, dan 265 orang di Sumatra Barat.
"Tiga daerah tertinggi yaitu Aceh Utara sebanyak 246 orang, Agam sebanyak 194 orang, dan Tapanuli Tengah sebanyak 130 orang," dikutip dari data Geoportal milik BNPB pada Januari 2026 lalu.
Tito mengatakan, hampir semua wilayah sudah masuk ke tahap pemulihan pascabencana. Berdasarkan data yang ia miliki, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana saat ini sudah kembali berfungsi. Namun masih terdapat sejumlah jalan provinsi dan kabupaten yang memerlukan perbaikan lanjutan.
