Bos BGN Tutup Permanen 883 SPPG, Legislator PDIP: Bukan Terbosan Baru!
- BGN menghentikan permanen 883 dapur MBG yang melanggar SOP di tiga wilayah dan memastikan dapur tersebut ditutup tanpa menerima pembayaran.
- Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai penutupan bukan terobosan, melainkan kewajiban; ia menuntut verifikasi serta perizinan SPPG diperketat sejak awal.
- Charles juga menyoroti pemecatan 261 pegawai non-ASN dan meminta evaluasi serta penindakan internal BGN berlangsung menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai, penutupan 883 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bukan sebuah terobosan baru. Sebab, langkah seperti ini merupakan kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal.
BGN tidak boleh berkompromi dengan semua SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional tidak boleh diizinkan beroperasi sejak hari pertama.
"Terkait penutupan permanen 833 SPPG yang melanggar SOP, saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal," kata Charles kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).
1. Proses perizinan SPPG harus ketat
Charles mengatakan, masih banyak SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tetapi sudah dipaksakan untuk melayani penerima manfaat. Menurut dia, fakta ini menunjukkan akar masalah sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini bukan sekadar pengawasan, melainkan tata kelola program sejak awal yang memang bermasalah.
Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan BGN bukan sekadar menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau setelah muncul korban, melainkan memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat. Dengan demikian, dapur yang tidak memenuhi standar sejak awal tidak pernah bisa beroperasi.
"Persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan desain dan tata kelola program sejak awal yang memang bermasalah," kata dia.
2. Legoislator PDIP harap pemecatam 261 pegawai BGN bukan hanya gimik
Anggota Fraksi PDIP DPR itu turut menyoroti sebanyak 261 pegawai non-ASN yang dipecat karena pelanggaran indisipliner. Masyarakat berharap langkah ini bukan hanya sekadar gimik, melainkan komitmen nyata untuk bersih-bersih BGN setelah kasus korupsi yang menyeret nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Sebab, ia mengatakan, ada dugaan praktik korupsi, jual beli titik SPPG, dan berbagai penyimpangan lain yang melibatkan sejumlah pimpinan BGN.
"Sangat sulit membayangkan praktik seperti itu dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan pihak lain di internal lembaga. Karena itu, proses evaluasi dan penindakan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu," kata Legislator PDIP itu.
3. BGN tutup 883 dapur MBG, dipastikan gak dibayar
BGN menghentikan operasi 883 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara permanen. Dari data tersebut, ada 98 dapur di wilayah 1 (Sumatera), 311 dapur di wilayah 2 (Jawa), dan 424 dapur di wilayah 3 (Indonesia bagian tengah dan timur).
"Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 ada 424," kata Kepala BGN Sudaryono dalam jumpa pers di kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut dia, dapur-dapur yang diberhentikan secara permanen karena melakukan pelanggaran. Ia memastikan dapur yang diberhentikan ditutup dan tidak dibayar sepeser pun.
"Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah di-suspend, tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," kata dia.
