Shaya Mohsen al-Zindani Jadi Perdana Menteri Yaman, Didukung Arab Saudi
- Kabinet baru Yaman terdiri dari 34 menteri, termasuk 3 perempuan dan mantan menteri keuangan serta minyak.
- Pembentukan pemerintahan baru bertujuan meredakan ketegangan antara pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan.
- Utusan Khusus PBB untuk Yaman memperingatkan rapuhnya stabilitas negara tersebut dan krisis kemanusiaan yang semakin parah.
Jakarta, IDN Times - Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman yang didukung Arab Saudi secara resmi mengeluarkan dekrit pembentukan pemerintahan baru. Dalam keputusan tersebut, Shaya Mohsen al-Zindani dikonfirmasi sebagai perdana menteri Yaman.
Selain menjabat sebagai kepala pemerintahan, al-Zindani juga tetap memegang posisi sebagai menteri luar negeri. Kantor berita pemerintah Yaman, Saba, melaporkan keputusan ini pada Jumat (6/2/2026) waktu setempat.
Pembentukan kabinet baru ini menyusul pengunduran diri Perdana Menteri sebelumnya, Salem bin Breik, yang diterima Dewan Kepemimpinan Presiden bulan lalu. Saat itu, al-Zindani diminta secara resmi untuk membentuk pemerintahan baru.
Langkah ini diambil di tengah dinamika politik dan keamanan yang terus bergejolak di Yaman, terutama di wilayah selatan, serta meningkatnya kekhawatiran internasional terhadap krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.
1. Susunan kabinet baru Yaman
Kabinet baru Yaman terdiri dari 34 menteri. Menurut laporan Saba, sebanyak 10 menteri berasal dari pemerintahan sebelumnya, sementara tiga posisi kabinet diisi oleh perempuan.
Dalam dekret kepresidenan tersebut, Marwan Faraj bin Ghanim ditunjuk sebagai menteri keuangan. Sementara itu, Mohamed Abdullah Ali dikukuhkan kembali sebagai menteri minyak.
Posisi menteri pertahanan dipercayakan kepada Taher Ali al-Uqaili. Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya restrukturisasi pemerintahan di tengah situasi keamanan yang rapuh.
Al-Zindani ditunjuk untuk memimpin kabinet setelah Dewan Kepemimpinan Presiden menerima pengunduran diri Salem bin Breik dan memintanya membentuk pemerintahan baru.
2. Latar belakang politik
Pembentukan pemerintahan baru ini terjadi setelah berbulan-bulan konsultasi yang digelar di Riyadh. Proses tersebut bertujuan meredakan ketegangan antara pemerintah Yaman dan kelompok separatis utama di selatan, Dewan Transisi Selatan (STC).
STC mengumumkan pembubarannya pada 9 Januari 2026. Namun, pada Desember 2025, kelompok yang menurut Arab Saudi didukung Uni Emirat Arab itu sempat menguasai wilayah-wilayah di selatan dan timur Yaman.
Dilansir Al Jazeera, Sabtu (7/2/2026), pergerakan STC bahkan mencapai wilayah yang dekat dengan perbatasan Arab Saudi, dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Pasukan yang didukung Arab Saudi kemudian berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah tersebut.
Di sisi lain, hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengalami gesekan dalam berbagai isu, mulai dari geopolitik hingga kebijakan produksi minyak, meskipun keduanya sebelumnya bekerja sama dalam koalisi melawan kelompok Houthi yang didukung Iran.
3. PBB peringatkan rapuhnya stabilitas negara tersebut
Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyatakan perkembangan politik dan keamanan terbaru, khususnya di wilayah selatan, menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas di negara tersebut. Ia menegaskan tanpa proses politik yang kredibel dan inklusif, situasi di Yaman dapat dengan cepat kembali memburuk.
Dalam pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB, Direktur Sektor Kemanusiaan Kantor Koordinasi Bantuan PBB, Ramesh Rajasingham, memperingatkan krisis kemanusiaan di Yaman semakin parah.
"Lebih dari 18 juta warga Yaman, sekitar setengah populasi, akan menghadapi kerawanan pangan akut pada Februari," kata Rajasingham.
Dia menambahkan puluhan ribu orang berisiko jatuh ke dalam kelaparan katastrofik yang menyerupai kondisi kelaparan massal.
"Bantuan kemanusiaan menyelamatkan nyawa, tetapi ketika akses terhambat dan pendanaan menurun, capaian itu dengan cepat bisa terbalik," ujar Rajasingham.
