Buka Masa Sidang DPR, Puan: Tugas Negara Bukan Memperumit Rakyat!
- Orientasi aparatur pemerintah harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani. Aparatur pemerintahan bukan malah memperlambat layanan dan beralasan.
- Puan minta agar seluruh anggota DPR menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat.
- Pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan undang-undang menjadi komitmen DPR RI, pemerintah, dan DPD RI.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan aparatur pemerintah harus memiliki tekad kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik. Terutama memberantas pola pikir lama yang masih melekat di sebagian aparatur.
“Pola pikir lama itu seperti ’kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11/2025)
“Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja bahwa tugas negara bukanlah memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya,” sambungnya.
1. Orientasi aparatur pemerintah harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani
Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi aparatur pemerintah harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani. Aparatur pemerintahan, kata dia, bukan malah memperlambat layanan dan beralasan.
“Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan,” kata Puan.
2. Puan minta agar seluruh anggota DPR menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran
Puan lantas meminta agar seluruh anggota DPR memastikan seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran benar-benar dijalankan untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat.
“Sehingga kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” ujar dia.
Puan menyampaikan, dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati daftar Rancangan Undang Undang yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai sebuah instrumen pembentukan undang-undang yang terencana, terpadu, dan sistematis.
3. Pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna
Puan menyebut, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI, pemerintah, dan DPD RI berkomitmen melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang pada setiap Alat Kelengkapan DPR RI, baik di komisi maupun badan legislasi.
“DPR RI berkomitmen untuk menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan publik dan terus membuka diri dalam pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful public participation),” ujarnya.
