CEK FAKTA: Benarkah Kantor Staf Presiden Bakal Dihapus di Era Prabowo?
- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) belum jelas nasibnya di era pemerintahan Prabowo Subianto
- Presidential Communication Office (PCO) muncul dengan tugas dan fungsi yang mirip dengan KSP
Jakarta, IDN Times - Nasib Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di periode pemerintahan Prabowo Subianto masih belum ada kejelasan apakah akan dipertahankan atau tidak. Terlebih, kini muncul Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
PCO dan KSP disebut memiliki kemiripan dalam tugas dan fungsinya. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengaku belum mengetahui apakah instansi yang dipimpinnya akan tetap ada di era Prabowo.
"Jadi KSP ini sebuah kelembagaan struktural, ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk," ujar Moeldoko di kantornya, Rabu (2/10/2024).
1. Pergantian nama lembaga sering terjadi saat pergantian Presiden
Moeldoko kemudian merujuk pada sejarah, yaitu format lembaga serupa sudah ada sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, ada lembaga bernama Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalubang) yang memiliki tugas pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lembaga ini dikenal dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP IV).
"Sebenarnya kalau melihat referensi yang dulu, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan itu orientasi penugasan kepada yang menjabat saat itu. Bagaimana menghadapi atau monitor dan evaluasi, lebih fokus kepada sana, terhadap proyek-proyek strategis atau proyek prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden," ucap dia.
2. KSP ada di era Jokowi
Pada era pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, KSP memiliki cakupan tugas yang lebih luas. Selain melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) terhadap proyek-proyek prioritas nasional, KSP juga terlibat dalam komunikasi politik dan komunikasi publik.
"Khusus untuk KSP sekarang ini agak luas cakupan kegiatannya. Di situ ada monev, ada the bottlenecking, komunikasi politik dan komunikasi publik, mengelola isu-isu strategis sehingga memang cakupannya lebih luas," kata dia.
Meski demikian, Moeldoko menekankan, jika lembaga serupa KSP masih dibutuhkan, ada kemungkinan beberapa tugasnya akan disesuaikan atau dialihkan. Salah satu tugas yang mungkin tidak akan lagi menjadi bagian dari KSP adalah komunikasi politik dan publik. Hal ini karena tugas tersebut bisa saja diambil alih PCO.
"Dalam rangka mengelola isu strategis dan komunikasi politik, komunikasi publik, dan lebih titik beratnya lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, itu PCO yang berperan mengambil posisi itu," ujar Moeldoko.
3. Bila KSP masih ada di era Prabowo, tugasnya terbatas
Dengan demikian, jika KSP tetap ada di era pemerintahan Prabowo, fokus utamanya lebih terbatas pada pemantauan dan evaluasi terhadap program-program strategis nasional (PSN).
"Mestinya menurut saya kayaknya ke monev, monitor dan evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik," ucap Moeldoko.
Meski demikian, kata Moeldoko, keputusan akhir mengenai keberadaan KSP tetap berada di tangan Prabowo sebagai Presiden.
