CEK FAKTA: Kader PSI Jadi Pengurus OMO FOLU, Gajinya Fantastis
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikritik karena beberapa kadernya menduduki jabatan struktural di Operation Management Office (OMO) FOLU Net Sink 2030 dengan gaji fantastis.
- PSI membenarkan kader-kadernya bergabung di OMO FOLU Net Sink 2030, menyatakan bahwa anggaran OMO tidak berasal dari APBN dan dikonfirmasi oleh Humas Kementerian Kehutanan.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang perubahan struktur organisasi dan penetapan jajaran struktural baru di Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menjadi sorotan publik lantaran sedang terjadi upaya efisiensi pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sorotan setelah beberapa kadernya dikabarkan menduduki jabatan struktural di Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang penetapan struktur organisasi itu pun beredar luas di media sosial.
Kabar tersebut jadi perbincangan hangat publik lantaran kader PSI tampak dipilih mengisi jabatan struktural hingga bergaji fantastis. Terlebih, Presiden RI, Prabowo Subianto berupaya menggencarkan efisiensi anggaran.
"Yang bikin marah: 1. Isinya buat bagi bagi jatah kader PSI Yang belom tentu kompeten dibidangnya. 2. Gaji fantastis pake duit rakyat disaat banyak yg kedampak efesienshit. 3. Belom tentu organisasinya jelas dan outputnya bener karena isinya gerombolan orang partai. 4. Yang jadi menterinya si raja juli tukang rusak hutan," tulis kicauan salah satu warganet sembari mengunggah dokumen surat Keputusan Menteri Kehutanan 32/2025.
Benarkah para kader PSI tersebut menerima gaji fantastis?
1. PSI membenarkan kabar kadernya isi struktural OMO FOLU Net Sink 2030
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan, beberapa kadernya bergabung di Struktur Organisasi OMO FOLU Net Sink 2030.
“Sepertinya yang dapat kita baca dari Humas Kementerian Kehutanan bahwa struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalankan program-programnya. Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesional non partai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang pada Kamis (6/3/2025).
2. PSI klaim gaji tidak berasal dari APBN
Agus juga menggarisbawahi keterangan dari Humas Kemenhut bahwa anggaran OMO tidak berasal dari APBN.
“OMO ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum. Intinya, sama sekali tidak membebani APBN,” tegas Agus
"Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU," sambung Agus.
Mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menyatakan, para kader PSI tersebut sudah lama bekerja sama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
"Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri," imbuh Agus.
3. Isi surat keputusan Menteri Kehutanan yang beredar di media sosial
Dalam surat itu menyebut, terjadi perubahan struktur organisasi sekaligus menetapkan jajaran struktural yang baru di Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Beredarnya surat ini menjadi cibiran publik lantaran pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi.
"Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Operation Management Office sebagai organisasi pendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim," demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.
Surat ini juga menjelaskan bagan struktural dari Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Di mana, Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli menjabat sebagai Penanggung Jawab/Pengarah.
Di kolom lainnya dijelaskan, honor untuk jabatan yang diduduki Raja Juli ialah sebesar Rp50 juta per bulan.
Sementara, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman dipilih sebagai Dewan Penasihat Ahli. Ia mendapat honor Rp25 juta per bulan.
Terdapat pula sejumlah kader PSI lain yang namanya ada dalam posisi strategis struktural Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Nama-nama itu di antaranya Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro; Ketua Bidang Digital dan Media Sosial DPP PSI, Endika Fitra Wijaya; Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP PSI; Sigit Widodo, Ketua Bidang Advokasi Rakyat DPP PSI, Furqan Amini; Koordinator Bidang Eksternal DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas; dan Bendahara Umum DPP PSI, Suci Mayang. Ada juga nama Yus Ariyanto yang merupakan Tim Media dari PSI.
Mereka menduduki posisi sebagai anggota di berbagai bidang. Dengan honor Rp20 juta per bulan.
Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Kehutanan, Supardi, lengkap dengan cap kementerian.
Lalu, ada pula tertanda Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Namun dalam surat itu belum ada tanda tangan dari Raja Juli.
