Demo di DPR, PMII Bawa Maklumat Pergerakan: Reshuffle hingga Reset BGN

Jakarta, IDN Times - Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Mereka menyuarakan berbagai isu tentang evaluasi terhadap pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Massa aksi memasang sebuah spanduk besar bertuliskan "Maklumat Pergerakan" di pagar besi Gedung DPR. Terdapat lima poin yang disampaikan, yakni tegakkan amanat UUD 1945 Pasal 33 secara berdaulat, kembalikan kepercayaan publik, perkuat kemandirian ekonomi nasional, reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi dan otoritas, serta reset Badan Gizi Nasional (BGN) dan bubarkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sejahterakan guru.

Massa dari PMII menggelar pawai panjang atau long march dari titik kumpul aksi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menuju depan Gedung DPR RI.

Pantauan IDN Times di lokasi, massa tiba di depan Gedung DPR sekitar pukul 15.45 WIB. Mereka datang membawa sejumlah bendera berukuran besar menampilkan panji PMII. Akibat dari aksi ini, Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR, mengarah ke Slipi tersendat.

Sebelumnya, Ketua Umum PB PMII, Muhammad Shofiyulloh Cokro, memastikan pihaknya menginstruksikan pelaksanaan aksi serentak di sekitar 300 titik di berbagai daerah pada 22 sampai 24 Juni 2026. Aksi tersebut akan mengusung sejumlah tuntutan terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengatakan, aksi nasional tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

"Kami menginstruksikan seluruh kader PMII untuk melakukan aksi serentak pada 22 hingga 24 Juni 2026 di sekitar 300 titik di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan," kata Shofiyulloh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Menurut dia, PB PMII memandang sejumlah persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih.

"Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja kabinet dan memastikan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," ujar dia.

Sementara, Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil, menilai pemerintah perlu memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Negara harus hadir untuk rakyat. Kami mendorong penguatan kedaulatan ekonomi nasional serta penataan kabinet berdasarkan kompetensi dan efektivitas kerja," kata Syahrul.

Dalam aksi tersebut, PB PMII membawa enam tuntutan utama. Pertama, penegakan Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat dan konsisten dalam kebijakan ekonomi nasional. Kedua, pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketiga, penguatan kemandirian ekonomi nasional. Keempat, efisiensi dan evaluasi struktur kabinet. Kelima, reset BGN serta pembubaran KDMP. Keenam, peningkatan kesejahteraan guru.

Syahrul mengatakan, pihaknya juga menyoroti efektivitas sejumlah lembaga dan program yang menggunakan anggaran negara. Menurut dia, anggaran pemerintah perlu difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami menilai perlu ada evaluasi terhadap berbagai program dan lembaga yang dianggap tidak efektif agar anggaran negara dapat lebih optimal digunakan untuk sektor-sektor prioritas, termasuk peningkatan kesejahteraan guru," ujar dia.

Sebelumnya, PB PMII telah melakukan konsolidasi aksi bersama pengurus PMII di berbagai daerah untuk memastikan pelaksanaan aksi berjalan tertib dan damai. Organisasi tersebut juga akan terus mengawal berbagai isu yang menjadi tuntutan mahasiswa melalui jalur konstitusional.

Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 22–24 Juni 2026 tersebut akan digelar secara serentak di sejumlah wilayah dan melibatkan kader PMII dari berbagai tingkatan kepengurusan.