Didemo Ribuan Ojol Terkait ERP, Dishub DKI: Akan Kami Perjuangkan
Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan dirinya sudah mendengar aspirasi para driver ojek online (ojol) di kantor Gubernur DKI Jakarta terkait penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta.
Para driver ojol menggelar demo penolakan penerapan jalan berbayar elektronik di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
"Kami sudah mendengar aspirasi dari angkutan umum semuanya, terkait dengan rencana penerapan ERP. Ada 2 tuntutannya, yang pertama adalah rencana regulasi untuk dikaji ulang secara komprehensif, yang kedua angkutan online tidak dikenakan ERP," kata Syafrin kepada jurnalis, Rabu.
1. Syafrin akan memperjuangkan para driver ojol agar tidak kena ERP
Syafrin melanjutkan, ia akan berjuang agar angkutan online tidak kena ERP dan meminta raperda (rancangan peraturan daerah) yang sudah berada di DPRD untuk dikembalikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Jadi apa yang menjadi tuntutan ini akan masuk ke dalam pembahasan kembali raperda tadi, yang mana akan ada tim dari perwakilan angkutan online yang akan masuk ke dalam pembahasannya," ujar dia.
2. Syafrin menyebut ERP diterapkan untuk mengendalikan lalu lintas
Kemudian, Syafrin juga menyampaikan kalau ERP rencananya diterapkan untuk pengendalian lalu lintas di DKI Jakarta yang saat ini sudah sangat padat.
"Memang saat ini masih fokus pada penuntasan regulasinya, karena sejak 2007 ERP akan diterapkan tapi selalu gagal. Kemudian, saya sampaikan bahwa dalam mengkaji ulang regulasi akan ada perwakilan angkutan online, sehingga hasil regulasinya nanti sesaui kebutuhan kita semua dalam rangka Jakarta yang lebih lancar ke depan." lanjut dia.
3. Sebanyak 5 ribu pengendara ojol turun ke jalan
Siang ini, ribuan pengendara ojol mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta untuk menolak ERP. Pengendara ojol yang datang berasal dari Jabodetabek.
"Sekitar 5.000 ojol hari ini memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan depan Balai Kota DKI Jakarta dengan tuntutan meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan ERP," kata Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Asosiasi ojek online (ojol) Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia saat dihubungi IDN Times (8/2/2023).
