Mendikdasmen Beri Sinyal Kuat Ujian Nasional Digelar Lagi

- Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti memberikan sinyal kuat penerapan kembali Ujian Nasional tahun ajaran 2025/26.
- Hasil UN untuk pemetaan mutu dan pembahasan dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru terkait kemampuan individual.
- Perubahan kurikulum tidak mungkin di tengah tahun ajaran, kebijakan terkait UN dan zonasi masih dalam pengkajian. Publik kritik rencana tersebut.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan sinyal kuat terkait rencana penerapan kembali Ujian Nasional (UN).
Abdul Mu'ti mengatakan, secara konsep penerapan Ujian Nasional sudah siap. Rencananya, akan diterapkan tahun ajaran 2025/26.
"Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan. InsyaAllah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran berikutnya. Di tahun ajaran 2025/2026, tapi nanti bentuknya seperti apa sampai ada pengumuman lebih lanjut," ujar Mu'ti di gedung Kemenko PMK, Senin (30/12/2024).
1. Hasil ujian nasional untuk penjaringan mutu

Mu'ti mengatakan, hasil Ujian Nasional nantinya untuk pemetaan mutu. Pihaknya juga telah membahas dengan dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru berkaitan dengan kemampuan individual.
"Nah selama ini dengan sistem yang ada sekarang kan sampling. Sehingga kemampuan yang ada ya sampling," katanya.
2. Perubahan tidak mungkin di pertengahan tahun

Mu'ti menegaskan, perubahan kurikulum juga tidak mungkin dilakukan di tengah tahun ajaran. Saat ini kebijakan terkait Ujian Nasional dan zonasi juga masih dikaji.
"UN nanti akan melakukan pengkajian. Semuanya masih dalam proses pengkajian, karena tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran," kata Mu'ti.
3. Aliansi tolak UN digelar lagi

Namun wacana tersebut menuai kritik dari publik. Aliansi Pendidikan Baik membuat petisi menolak kembalinya Ujian Nasional sebagai ujian yang menentukan kelulusan murid
"Perkembangan tersebut menimbulkan keresahan kami terhadap kualitas pembelajaran bagi murid dan anak kami," tulis Aliansi dalam petisi di change.org.
Aliansi menyampaikan, selama 15 tahun terakhir, telah terjadi transformasi pendidikan khususnya perubahan Ujian Nasional melalui keputusan Mahkamah Agung untuk menghapus Ujian Nasional. Keputusan tersebut menjadi amanah bagi Menteri Pendidikan sejak Anies Baswedan, Muhadjir Effendy, dan Nadiem Makarim, serta menjadi amanah pula bagi Abdul Mu'ti dan Satryo Brodjonegoro.
"Usaha panjang tersebut berbuah baik, pada tahun 2016, Ujian Nasional ditetapkan tidak lagi menentukan kelulusan murid. Pada tahun 2020, Ujian Nasional dihapuskan. Perubahan ini membawa angin segar dalam suasana pembelajaran," ujarnya.