DKPP Ungkap Jenis Pelanggaran yang Banyak Terjadi saat Pemilu
Jakarta, IDN Times - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap berbagai jenis pelanggaran etika pemilu yang banyak ditemukan di berbagai daerah. Salah satunya Papua, sebagai wilayah dengan temuan pelanggaran terbanyak.
Anggota DKPP, Dewa Raka Sandi, mengatakan bahwa jenis pelanggaran pemilu yang kerap dilakukan penyelenggara pemilu yaitu tekait pencalonan hingga rangkap jabatan.
"Salah satu contoh kasusnya, saya sering ditugaskan ke Papua dulu waktu masih di KPU, dalam konteks pencalonan, dalam konteks rangkap jabatan dan lain sebagainya," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).
1. DKPP dorong penyelenggara pemilu selesaikan masalah internal
Raka memastikan, DKPP berupaya melakukan sosialisasi untuk mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menyelesaikan masalah Internal sesuai tata kerja.
"Kami juga sedang melakukan pencermatan, berdasarkan putusan itu tentu kita bisa identifikasi," ujar dia.
"Jadi selama ini jenis pelanggaran kode etik seperti apa yang diadukan ke masyarakat yang diputuskan oleh DKPP dan itulah kami akan mendorong (KPU dan Bawaslu)," sambungnya.
2. DKPP gelar pendidikan politik dan penyelenggara pemilu
Raka menuturkan, hingga saat ini berdasarkan pemetaan, Papua, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan jadi wilayah yang sangat rawan terjadi pelanggaran etika pemilu.
Sehingga, hal ini akan jadi fokus perhatian DKPP ke depan, mengingat proses pemilu 2024 juga telah berlangsung.
"Jadi kita sudah petakan mana daerah rawan, mana yang sangat rawan. Ke depan kita akan lebih banyak melakukan pendidikan politik di masyarakat dan pendidikan etika di penyelenggara pemilu," kata Raka.
3. DKPP bakal beri perhatian khusus pada daerah rawan pelanggaran
Sementara, Ketua DKPP Heddy Lugito memastikan, pihaknya bakal memberi perhatian khusus untuk sejumlah wilayah yang berpotensi rawan pelanggaran, terutama Papua dan Sumatera Utara.
"Dua itu yang akan menjadi perhatian kita, kebetulan di Papua nanti ada pemilu DOB. Sehingga perlu perhatian khusus bagi DKPP, untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemilu di sana," imbuh dia.
