Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

DPR Diam Saat BBM Naik, Partai Gelora: Persekongkolan yang Sempurna!

Suasana SPBU di kawasan Senayan, Jalan Hang Lekir I, Jakarta Pusat usai pemerintah menaikkan harga BBM, Sabtu (3/9/2022). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Suasana SPBU di kawasan Senayan, Jalan Hang Lekir I, Jakarta Pusat usai pemerintah menaikkan harga BBM, Sabtu (3/9/2022). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai penderitaan masyarakat saat ini semakin bertambah akibat dampak COVID-19 dan krisis global, termasuk kenaikan harga BBM. 

Dia menilai, seharusnya pemerintah tidak memakai instrumen APBN sebagai alasan untuk menambah beban rakyat.

Menurutnya, pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau 'durian runtuh' dari keuntungan beberapa komoditas, disamping harga minyak dunia saat ini sedang turun.

1. Fahri pertanyakan fungsi anggaran dan pengawasan DPR

Ilustrasi rapat DPR (IDN Times/Shemi)
Ilustrasi rapat DPR (IDN Times/Shemi)

Dia mengaku tidak heran apabila keputusan pemerintah itu dianggap sebagai agenda di belakang layar yang dikerjakan secara diam-diam. Terlebih DPR sebagai pihak pengawas anggaran sudah tidak lagi kritis.

"Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi, dan tidak transparan. Kami sayangkan, anggota DPR-nya sejak Omnibus Law itu, fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatannya sudah tidak ada," ujarnya dalam acara Gelora Talk, dikutip (9/9/2022).

2. Berpotensi inflasi dan menurunkan daya beli

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)
Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Fahri juga menyoroti fenomena pendapatan masyarakat tidak bertambah, tetapi pengeluaran justru bertambah berkali lipat.

Hal itu akan berpengaruh pada neraca keluarga masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menyiapkan bantalan-bantalan sosial sebagai antisipasi dampaknya.

"Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa risiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia karena pendapatannya tidak bertambah, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli," ujar dia.

3. Pemerintah diimbau hati-hati memitigasi dampak kenaikan BBM

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Fahri mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM. Sebab hal itu bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia.

"Tidak semua perubahan besar di dunia itu direncanakan, bisa tidak direncanakan, dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini," ucap dia.

Share
Topics
Editorial Team
Yosafat Diva Bayu Wisesa
EditorYosafat Diva Bayu Wisesa
Follow Us