DPR Dorong Kemenhub Ambil Alih Seluruh Pengelolaan Pelintasan Sebidang
- DPR melalui Syaiful Huda mendorong Kemenhub mengambil alih seluruh pelintasan sebidang agar pengelolaan lebih terpusat dan menghindari ego sektoral antara pusat, daerah, serta PT KAI.
- Huda meminta Kemenhub segera bertindak tanpa menunggu hasil investigasi KNKT, termasuk mempercepat pembangunan double-double track di jalur Jabodetabek untuk meningkatkan keselamatan transportasi.
- Kecelakaan tragis terjadi di Stasiun Bekasi Timur antara KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek yang menewaskan 16 orang dan melukai 90 lainnya, memicu perhatian langsung Presiden Prabowo.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil alih seluruh pelintasan sebidang di jalur kereta api sehingga penanganannya tersentralisasi di pemerintah pusat.
Menurut Huda, langkah ini penting agar ke depan tidak ada lagi ego sektoral antara pemerintah pusat, daerah dan PT Kerete Api Indonesia (KAI). Huda mencatat, jumlah pelintasan sebidang di seluruh Indonesia saat ini mencapai 3700, dan 2500 di seluruh jawa.
"Saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat. Di take over. Oleh siapa? Kemenhub. Gitu. Kalau di lagi-lagi lempar-lemparan, Pemda provinsi belum tentu punya duit, betul nggak? Pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit gitu," kata Huda di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
1. Minta Kemenhub gerak cepat tanpa nunggu KNKT
Huda juga mendesak Kemenhub bergerak cepat tanpa harus menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait tragedi Bekasi Timur.
Terlebih, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi terkait perbaikan pelintasan sebidang, khususnya di kawasan Jabodetabek yang frekuensinya cukup tinggi.
"Pelintasan sebidang itu mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau pelintasan itu melintasi jalan provinsi, berharap Pemprov. Kalau jalurnya kabupaten/kota, Pemda kabupaten/kota," kata Ketua DPP PKB itu.
2. Pembangungan DDT sangat mendesak
Huda juga mendorong Kemenhub segera membangun double-double track (DDT) tanpa menunggu hasil investigasi KNKT di jalur Jabodebek.
Menurut dia, pemisahan jalur kereta jarak jauh dan KRL di jalur ini sudah sangat mendesak untuk mengantisipasi tragedi Bekasi Timur.
"Itu sudah langsung oke DDT kurang lebih Jakarta sana itu kurang lebih sekitar 17 km lah. Itu nggak boleh lagi ada isu nggak ada anggaran," kata dia.
3. Tragedi tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur
Diketahui, tabrakan terjadi antara KRL jurusan Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi, Senin (27/4/2026).
Peristiwa itu terjadi di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920. Sebanyak 16 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif, sementara 90 lainnya mengalami luka-luka.
Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget dan mengungkapkan keprihatinan atas tragedi kecelakaan kereta Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam. Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan investigasi insiden tabrakan yang menelan tujuh orang meninggal dunia.
"Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan pemerintah. Kita segera adakan investigasi kejadiannya bagaimana," ucap Prabowo di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
