Dualisme Internal PPP Usai, Mardiono Minta Maaf Sempat Bikin Gaduh
- Evaluasi internal PPP untuk menjadi organisasi solid
- Rekonsiliasi damai antara kubu Mardiono dan Agus
- PPP diminta segera lengkapi struktural kepemimpinan yang baru
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat dualisme kepengurusan partai. Ia meminta maaf kepada pemerintah dan masyarakat luas, khususnya mereka yang menjadi pemilih PPP pada gelaran pemilu.
Hal tersebut disampaikan Mardiono usai melakukan rekonsiliasi dengan PPP kubu Agus Suparmanto yang digelar Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025).
"Saya sampaikan permohonan maaf pada pemerintah dalam hal ini adalah Pak Menteri Hukum. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan juga kepada konstituen kami di seluruh Indonesia yang selama ini menitipkan amanahnya kepada Partai Persatuan Pembangunan," kata dia di lokasi.
"Saya sampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar," sambung Mardiono.
1. Jadi evaluasi internal PPP
Ia memastikan, polemik yang terjadi menjadi bekal untuk mengevaluasi internal partai. Mardiono berharap partai berlambang kakbah itu bisa menjadi organisasi yang solid.
"Insyaallah ini akan menjadi evaluasi dan instruksi bagi PPP bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh, kuat dan nanti menjadi bagian dari perjuangan umat yang selama ini juga kita terus lakukan," tegas Mardiono.
2. PPP kubu Mardiono dan Agus sepakat damai
Adapun, Menkum Supratman memfasilitasi rekonsiliasi dualisme kepemimpinan PPP kubu Mardiono dan Agus. Hal itu dilakukan lantaran kedua kubu sempat saling mengaku sebagai Ketua Umum PPP.
Supratman menegaskan, hasil rekonsiliasi kedua kubu ini disepakati bahwa Mardiono menjadi Ketua Umum PPP. Sementara, Agus ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PPP. Kemudian Taj Yasin Maimoen menjadi sekretaris jenderal dan Imam Fauzan Amir Uskara dipilih jadi bendahara umum.
"Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhamad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi wakil ketua umum, kemudian Pak Gus Yasin menjadi sekertaris jenderal, dan fauzan menjadi bendahara umum," kata Supratman.
3. PPP diminta segera lengkapi struktural kepemimpinan yang baru
Supratman berharap, PPP bisa segera melengkapi struktural susunan kepengurusan dalam waktu dekat. Kementerian Hukum mematuhi akan mengakomodasi urusan PPP tersebut.
"Mudah-mudahan dengan keluarnya sk yang baru ini ada kesejukan kembali pada keluarga besar PPP, kami dari komentar hukum berharap mudah-mudahan sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan," imbuh dia.
