Dukung Sekolah Rakyat, Kemendagri Siap Koordinasi dengan Pemda
- Mendagri Tito Karnavian mendukung Sekolah Rakyat dan akan mengoordinasikan pemda untuk mensukseskan program tersebut.
- Pemda dapat berkontribusi dalam penyediaan lahan, bangunan, izin, akses jalan, listrik, serta sumber daya manusia untuk pendirian Sekolah Rakyat.
- Proses pendirian Sekolah Rakyat menerapkan skema bottom up dengan pemda yang dapat mengusulkan pendiriannya di wilayahnya.
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berperan dalam mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) dalam menyukseskan program tersebut.
“Salah satu tugas daripada Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan Pemda-Pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, ini nanti banyak sekali hubungannya dengan pemda,” ujar Tirto kepada media setelah mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (20/5/2025).
1. Skema bottom-up untuk usulan Sekolah Rakyat
Tito menjelaskan, pemda dapat berkontribusi dalam hal penyediaan lahan, pembangunan gedung, pengurusan izin, akses jalan, listrik, hingga dukungan sumber daya manusia. Meski begitu, rincian teknis pelaksanaan akan masih dibahas dengan kementerian/lembaga dan pemda.
Ia mengungkapkan, pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat akan dibangun sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Proses pendiriannya akan menerapkan skema bottom up, yaitu pemda dapat mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya. Kemudian usulan tersebut nantinya terlebih dahulu akan diverifikasi oleh Kemendagri, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) serta pihak terkait lainnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
“Misalnya tanahnya minimal lima hektare. Harus statusnya clear and clean, enggak ada masalah, enggak dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik,” jelasnya.
2. Kemendagri akan terbitkan surat edaran
Untuk mendukung proses tersebut, Kemendagri akan melakukan rapat teknis untuk membahas dan menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada Pemda bersama Kemensos, KemenPU, dan pihak terkait lainnya.
Selain itu, Kemendagri juga akan mengeluarkan Surat Edaran kepada Pemda guna mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan secara optimal.
3. Wamensesneg optimis Sekolah Rakyat berhasil
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan optimisme terhadap keberhasilan program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi siswa dari keluarga miskin dan sangat miskin.
“Jadi mohon dukungan seluruh pihak, dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan Sekolah Rakyat ini. Dan tentu ini membutuhkan dukungan juga dari masyarakat untuk bisa menyukseskan,” ujar Juri.
Rapat tersebut dihadiri juga oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta pejabat kementerian/lembaga lainnya.
