Efisiensi Anggaran, Pemprov Jakarta Kaji ASN WFA Dua Kali Seminggu
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji imbauan BKN tentang sistem dua hari kerja dengan WFA bagi ASN.
- Teguh Setyabudi memastikan bahwa saat ini ASN di Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan lima hari kerja, namun tidak menutup kemungkinan akan menerapkan dua kali WFA.
- Kepala BKN Zudan Arif menyatakan bahwa efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden dapat meningkatkan efektivitas kinerja BKN.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji imbauan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang akan menerapkan sistem dua hari kerja dengan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pemangkasan anggaran.
"Iya itu masih kita kaji ya masalah Work From Anywherenya atau Work From Homenya," ujar Penjabat (Pj) Gubenur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).
1. Pemprov DKI masih terapkan lima hari kerja
Meski demikian, Teguh memastikan saat ini ASN di Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan lima hari kerja. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menerapkan dua kali WFA.
"Tapi untuk (ASN) DKI Jakarta sebenarnya masih lima hari kerja, kita akan tentukan kemudian bagaimana yang terbaik," katanya.
2. BKN akan terapkan dua kali WFA
Kepala BKN Zudan Arif mengatakan, metode bekerja dari mana saja (WFA) itu dapat dilakukan ASN yang bekerja di BKN dua kali dalam sepekan. Menurutnya, formula dua hari WFA dan ASN kerja tiga hari di kantor (WFO) merupakan langkah awal untuk membuat anggaran lebih efisien.
"Efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN, sekaligus mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kami miliki," ujar Kepala BKN Zudan Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).
3. Presiden Prabowo Subianto lakukan efisiensi APBN sebesar Rp306,7 triliun
Sementara, Kementerian Keuangan sudah mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian atau lembaga (K/L) untuk 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp256,1 triliun. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan adanya efisiensi APBN sebesar Rp306,7 triliun. Adapun efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L.
