Fakta-fakta Bupati Meranti Marah ke Kemenkeu hingga Sebut Iblis
Jakarta, IDN Times - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kini sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, dia marah ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di acara Rapat Koordinasi Nasioanl (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indoensia, yang diunggah di kanal YouTube Diskominfotik Provinsi Riau.
Kekesalan Adil bermula karena Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat dana bagi hasil (DBH) tak sesuai dengan penghasilan dana daerahnya.
"Yang berkaitan dengan keuangan, Pak Dirjen mudah-mudahan jawabannya itu kapasitannya bukan sebagai dirjen yang baru dilantik, saya tadi sedikit protes pidato Pak Gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau, mungkin secara umum ada, tapi di tempat saya DBH bukan malah menurun, minyak kami itu malah bertambah banyak bahkan hampir 8 ribu barel per day, ini untuk Pak Dirjen ketahui," ujar Adil dikutip Selasa (13/12/2022).
1. Sulit menemui kejelasan hingga sebut Kemenkeu iblis
Dalam kesempatan itu, Adil mengaku ingin mengetahui secara rinci harga minyak dunia saat ini berapa. Sebab, dia mendengar Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2022, menyampaikan harga minyak dunia di angka 100 Dolar Amerika Serikat per barel.
"Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp114 miliar waktu itu hitunggannya 64 dolar per barel perencanaan pembahasaan APBDnya, di 2023 pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden 16 Agustus 1 barel 100 dolar, dan kemarin waktu zoom dengan Kementerian Keuangan tidak bisa menyampaikan dengan terang, didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 doral per barel," ucap dia.
"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri yang kompeten waktu itu yang hadir staf gak tahu lah sampai yang saya ngomong, ini orang Kementerian Keuangan ini isinya iblis atau setan. Nah hari ini, saya kejar lagi bapak kemari, saya mau tahu kejelasannya," sambungnya.
2. Pertanyakan penyusunan APBD 2024 menggunakan asumsi harga minyak yang mana
Adil kemudian mempertanyakan, penyusunan APBD 2023 menggunakan asumsi 60, 80 atau 100 Dolar Amerika Serikat per barel. Dia mengatakan, total pada 2022 ada 13 sumur yang baru dibor di Meranti untuk mengambil minyak.
"Jadi, kalau seandainya kami naik penghasilannya besar dianggap penurunan, saya harap nanti Bapak (Dirjen) keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di meranti itu, gak apa-apa, kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap sama pusat," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Adil juga menyampaikan kekecewaannya karena Kabupaten Kepulauan Meranti hanya menerima dana bagi hasil Rp115 miliar. Jumlah itu tidak sesuai dengan pendapat yang dihasilkan daerahnya.
"Tahun ini kami cuma menerima 115 miliar, naiknya cuma Rp700 juta saja, lifting-nya naik asumsinya 100 barel per dolar, lah (dana bagi hasil) naiknya kok cuma Rp700 juta," kata dia.
3. Ancam gugat Jokowi
Lebih lanjut, Adil menyampaikan kekecewaannya karena gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilimpahkan ke daerah. Padahal, kata dia, itu seharusnya menjadi pemerintah pusat.
"Selanjutnya DAU tahun ini 2022 gaji P3K seharusnya jadi tanggung jawab pusat, ini jadi tanggung jawab kabupaten, itu hebatnya pak. Ini mungkin perlu diselidiki," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Adil mengaku sempat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terkait rencananya menggugat Presiden Jokowi.
"Saya kemarin juga dipanggil ketemu dengan Pak Tito minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau gugat Pak Jokowi, daerah (Meranti) miskin penghasil minyak kami menghasilkan minyak dari tahun 73, minyak kami ada 222 sumur, yang baru sekarang ada tambahan 13 plus besok tahun 2023 19 (sumur)," ucap dia.
"Ada 103 sumur di Kabupaten Meranti sudah kering diambil sama pusat, tidak tahu saya untuk di mana," imbuhnya.
4. Dipanggil Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian memanggil Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil pada Senin (12/12/2022) sekitar pukul 10.30 WIB. Adil kemudian bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro. Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.
“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Suhajar dalam keterangannya yang diterima IDN Times, Selasa (13/12/2022).
Dalam kesempatan itu, Suhajar meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga etika dalam berucap. Menurutnya, apabila ada perbedaan, sebaiknya dibicarakan secara baik.
“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” kata dia.
Suhajar mengatakan, Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan dengan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu untuk membahas terkait keluhan dana bagi hasil (DBH) yang dirasa Bupati Kepulauan Meranti tidak sesuai.
“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ucap dia.
