Gajah Ikut Jadi Korban Banjir Sumatra, Pemerintah Didesak Lakukan 2 Hal
- Emosi harus disingkirkan sementara untuk fokus pada penyelamatan warga
- Pemerintah disoroti karena mengecilkan budget dan melakukan efisiensi
- Pemerintah perlu segera menetapkan status bencana nasional dan mengumumkan setiap langkah yang diambil ke masyarakat
Jakarta, IDN Times - Potret gajah yang ikut menjadi korban banjir bandang di Sumatra membuat Direktur Yayasan Hutan Alam Lingkungan Aceh (HAkA) Farwiza Farhan marah. Dia mengatakan, fakta bahwa gajah juga bisa menjadi korban menunjukkan kegagalan manusia melakukan tugas.
"Sebenarnya ada sangat banyak hal yang membuat saya sangat marah soal banjir ini. Fakta bahwa gajah pun bisa ikut menjadi korban itu menunjukkan betapa kita sebagai yang kita pikir khalifah di muka bumi, sudah gagal ya untuk melakukan tugas kita, menjaga dan mengelola lingkungan dan satu sama lain dengan baik," ujar dia dalam program Ngobrol Seru by IDN Times, Senin (1/12/2025).
1. Emosi harus disingkirkan sementara, prioritas pada evakuasi dan distribusi logistik
Dia mengaku menahan kemarahan saat melihat foto kondisi terdampak banjir bandang di Aceh. Sebab, di tengah situasi darurat yang menuntut percepatan penyelamatan warga, dia mengatakan, emosi harus disingkirkan sementara.
Farwiza menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan proses pencarian, evakuasi, dan distribusi logistik berjalan secepat mungkin. Menurutnya, skala bencana dan kebutuhan di lapangan membuat setiap tenaga diperlukan untuk respons kemanusiaan.
"Sebenarnya saya sangat marah melihat foto itu. Tapi di saat yang bersamaan, di tengah kekalutan untuk melakukan rescue, evakuasi, mengirimkan logistik, kemarahan itu sepertinya harus ditunda dan dikuburkan dulu karena ada hal lain yang menjadi prioritas lebih tinggi," ujarnya.
2. Kritik kebijakan Prabowo kurangi anggaran dan efisiensi di semua lini
Pada kesempatan ini, Farwiza menyoroti respons pemerintah pusat terhadap banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dia menilai, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi terdampak pada hari ketujuh bencana perlu disertai koreksi atas kebijakan anggaran pemerintah.
Farwiza pun mengkritik kebijakan Presiden Prabowo yang mengecilkan budget dan melakukan efisiensi di semua lini, dan hanya fokus pada program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pak Prabowo, keputusan Bapak untuk mengecilkan budget di semua lini penopang kehidupan pemerintah dan memfokuskan semuanya di MBG punya dampak sangat besar. Karena pada akhirnya demi makan siang gratis, kami semua jadi membayar dengan harta, dengan nyawa, dengan apa yang kami punya. Bagaimana BMKG tidak punya cukup budget? Bagaimana BNPB tidak punya cukup budget? Bagaimana ini semua bisa dibiarkan? Dan pemerintah masih bilang ini bencana biasa saja, bahwa keadaan sudah terkontrol, sudah stabil. Jauh sekali dari itu kenyataannya,” ujar Farwiza.
3. Dua langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah
Farwiza berharap, pemerintah segera menetapkan bencana banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara sebagai bencana nasional. Dia menegaskan, kondisi lapangan yang masih berubah dan jumlah korban hilang yang belum terdata sepenuhnya menunjukkan urgensi langkah cepat pemerintah. Terkait prioritas penanganan, Farwiza menyebut ada dua langkah mendesak.
“Satu, langkah urgent pertama, pemerintah harus segera mengumpulkan rapat koordinasi untuk memetakkan di mana saja daerah terisolir dan belum mendapatkan bantuan. Dua, umumkan setiap langkah yang diambil ke masyarakat. Setiap hari perlu dikasih update setiap enam jam. Kita perlu tahu apa yang terjadi. Kita perlu tahu apa yang sudah dilakukan. Kita perlu tahu bagian mana yang masih perlu kita cover,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan pernyataan pemerintah bahwa wilayah seperti Aceh Tengah bukan prioritas, karena hal itu menimbulkan pertanyaan apakah keselamatan warga di daerah tersebut turut dikesampingkan.
