Ganjar Janji Bakal Evaluasi UU Cipta Kerja agar Menguntungkan Semuanya
Bekasi, IDN Times - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri konsolidasi bersama buruh dan pelaku UMKM di Gedung Guru, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (14/12/2023).Â
Dalam kunjungan tersebut, Ganjar menerima keluhan masyarakat terkait UU Cipta Kerja yang tidak menguntungkan para buruh. Menanggapi hal itu, Ganjar berencana mengevaluasi UU Cipta Kerja.
"Kita akan evaluasi, kalau kita ketemu pengusaha bertemu pelaksana dari pemerintah dan buruh dan soal perburuhannya kok semuanya tidak nyaman," kata Ganjar kepada awak media di Bekasi, Kamis.Â
1. Ganjar sebut ada kekeliruan UU Cipta Kerja
Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. (IDN Times/Imam Faishal) Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, jika semua pihak merasa tidak nyaman, maka terdapat kekeliruan dalam UU Cipta Kerja yang saat ini sudah berjalan.Â
"Kalo buruhnya tidak nyaman, pemerintah tidak nyaman, pengusahanya tidak nyaman, ada yang keliru. Saya sampaikan di Apindo, rasanya kita harus duduk bersama untuk melakukan review, apakah kita akan gunakan rezim pengusaha, rezim pengupahan, atau yang lain," ungkap Ganjar.Â
2. Ingin menciptakan UU Cipta Kerja yang adil
Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. (IDN Times/Imam Faishal) Ganjar berjanji, membantu para buruh agar mendapat hidup lebih layak jika terpilih menjadi presiden di Pemilu 2024.
Dia juga mencontohkan, bentuk pemerintah mendukung para buruh yakni dengan mendorong subsidi di transportasi dan perumahan. Selain itu, Ganjar akan menjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat.Â
"Kita siapkan perumahan untuk buruh memang belum banyak, tapi transportasi sudah membantu, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin. Maka kalo 4 komponen ini bisa, maka buruh akan terbantu," jelasnya.Â
3. Harus melakukan pertemuan terlebih dahulu
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. (YouTube IDN Times) Meski begitu, Ganjar pun tidak dapat langsung mengevaluasi UU Cipta Kerja demi kepentingan para buruh. Ganjar harus melakukan pertemuan dengan para penguasaha dan pemerintah, sebelum melakukan perubahan UU Cipta Kerja.Â
"Saya kira prioritas pertama mendudukan pemangku kepentingan agar bisa bersepakat. Maka kemudian kita masukan dalam regulasi dan sehingga kondisi sosilogisnya bisa kita baca terlebih dulu, sehingga kita bisa siapkan regulasi," jelasnya.Â
