GMNI Nilai Demo Besar Terjadi karena DPR Lambat Sahkan RUU Krusial

- GMNI mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Masyarakat Adat, TNI-Polri, dan KUHAP.
- Risyad meminta DPR mendorong pemerintah untuk tidak menaikkan pajak yang membebani rakyat dan perhatikan kesejahteraan guru.
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf atas kekeliruan para legislator dan akan melakukan evaluasi serta perbaikan secara menyeluruh.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Muhammad Risyad Fahlefi, mendesak DPR segera mengesahkan beberapa rancangan undang-undang (RUU) krusial yang jadi tuntutan masyarakat selama lima tahun kebelakang. Di antaranya RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP.
Apalagi, kata dia, selama lima tahun ke belakang DPR RI tak banyak mengakomodir pengesahan RUU yang menjadi tuntutan rakyat. Hal ini juga yang dianggap menjadi penyebab rakyat menuntut lewat serentetan aksi demonstrasi.
“Yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa, karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi," kata Risyad saat pimpinan DPR RI menggelar audiensi bersama sejumlah elemen mahasiswa dan kepemudaan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
1. GMNI minta DPR dorong pemerintah tidak naikan pajak

Risyad juga meminta DPR mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang strategis dan cepat. Salah satunya adalah tidak menaikkan pajak yang membebani rakyat. Kenaikan pajak inilah yang menjadi akumulasi dari berbagai demo di beberapa daerah.
Menurut mantan Presiden BEM Universitas Airlangga itu, masih banyak cara untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menaikkan pajak. Salah satunya lewat pengesahan RUU Perampasan Aset.
"Negara dapat meningkatkan pendapatan negara dalam hal lain, tidak hanya pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi BUMN, tegas terhadap koruptor melalui UU Perampasan Aset, dan lain sebagainya. Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara pada masyarakat," jelasnya.
2. Perhatikan kesejahteraan guru

Risyad pun turut mendorong DPR dan pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan guru. Menurutnya, guru memiliki peran vital untuk bangsa.
"Yang selanjutnya adalah memperhatikan kesejahteraan elemen masyarakat yang mengambil peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah kesejahteraan guru, veteran, dan profesi lainnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Risyad menjelaskan, tuntutan yang disampaikan GMNI bernama Pancatura alias lima tuntutan rakyat. Ia menyebut, tuntutan ini disampaikan sebagai komitmen GMNI untuk menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
Risyad memastikan, tuntutan itu merupakan aspirasi yang digodok mahasiswa bersama cendekiawan dan berbagai elemen masyarakat.
“Dengan kesempatan yang diberikan oleh bapak-bapak dewan sekalian, kami ingin memanfaatkan hal tersebut, kami ingin menyampaikan berbagai macam rangkuman aspirasi yang kami dapat di lapangan saat berdiskusi dengan kawan mahasiswa, cerdik cendekia, dan berbagai elemen masyarakat," ujar dia.
3. Pimpinan DPR minta maaf atas kekeliruan dan kekurangan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan dan kekurangan yang dilakukan oleh para legislator selama ini. Dasco pun memastikan, dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh.
"Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakil aspirasi masyarakat, yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," kata dia.
"Pentingnya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," sambungnya.
Dasco mengatakan, pimpinan DPR sudah berkoordinasi satu sama lain untuk segera memenuhi aspirasi rakyat.