Golkar Janji Jaga Amanat Prabowo Usai Dapat 8 Kursi Menteri
Jakarta, IDN Times - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, memberikan jatah sebanyak delapan kursi menteri di kabinet pemerintahan 2024/2029. Dengan demikian, Golkar menjadi partai terbanyak yang menerima jatah kursi di kabinet Prabowo-Gibran.
Sebanyak delapan kursi di kabinet Prabowo dijatah kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Maman Abdurahman, Meutya Hafid, Dito Ariotedjo, Nusron Wahid, dan Sarmuji.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Sari Yuliati, mengatakan pembagian jatah kursi menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden Terpilih 2024-2029.
"Tetapi berapa pun jumlah menteri yang Golkar dapat, itu merupakan hak prerogatif Presiden. Kami terima saja kepercayaan dari pak Presiden," kata Sari Yuliyati di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (18/10/2024).
1. Golkar janji bakal jaga amanah Prabowo
Sari menegaskan, Golkar berjanji akan menjaga amanah yang diberikan oleh Prabowo di kabinet pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Dia memastikan amanat tersebut akan diemban dengan baik oleh para kader yang ditunjuk menjadi menteri di kabinet baru nanti.
"Tentu, kepercayaan itu akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, secara bertanggung jawab. Insya Allah, Golkar akan mengemban amanat dengan baik," kata dia.
2. Bahlil wanti-wanti kader Golkar jaga amanat Prabowo
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, telah membekali para calon menteri agar bisa mengemban amanat dengan baik.
Para calon menteri dari Golkar, kata dia, diminta oleh Bahlil untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan citra pemerintahan Prabowo selama lima tahun mendatang.
"Calon menteri dari Golkar sudah dipanggil Ketua Umum agar bisa mengemban amanat dengan baik, termasuk tidak melakukan tindakan yang merugikan citra pemerintahan Pak Prabowo," kata Sarmuji.
3. Golkar wanti-wanti calon menterinya agar tak korupsi
Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir, menambahkan pihaknya telah mewanti-wanti agar semua kader yang masuk sebagai calon menteri untuk tidak melakukan tindakan rasuah. Adies mengatakan, pembekalan itu tidak hanya diberikan kepada para calon menteri yang akan bertugas di eksekutif, tapi juga kepada ratusan anggota legislatif yang saat ini duduk di parlemen.
"Kami selalu sampaikan, wanti-wanti calon pejabat, apalagi eksekutif, legislatif, yang ada di Golkar itu, ya dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu, korupsi dan lain sebagainya," kata Adies.
