Gubernur Agustiar Sabran Tegaskan Komitmen Kalteng Tangani Karhutla
- Gubernur Agustiar Sabran komitmen tangani karhutla
- Kalteng hadapi risiko tinggi karhutla di wilayah gambut
- Pemprov Kalteng keluarkan aturan soal hutan dan pembakaran lahan
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kamis (7/8/2025).
Menteri Hanif menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Rapat digelar di Aula Jayang Tingang (AJT), Lt. II Kantor Gubernur Kalteng.
Rakor ini menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat dalam menghadapi tantangan Karhutla secara terencana, kolaboratif, dan berbasis data.
“KLHK juga berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla,” tutur Menteri Hanif dalam keterangannya.
1. Upaya nyata Gubernur Agustiar dalam tangani karhutla
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Kalteng memiliki luas wilayah ±15,3 juta hektare, dengan lahan gambut mencapai 4,67 juta hektare atau 30,44 persen dari total wilayah, tersebar di 12 kabupaten/kota.
Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan lahan gambut terbesar, disusul Kapuas dan Kotawaringin Timur. Berdasarkan data BMKG, kemarau tahun ini bersifat normal, namun potensi kebakaran tetap tinggi terutama di wilayah gambut.
Agustiar mengatakan, Kalteng menghadapi risiko tinggi karhutla, terutama di wilayah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. Ia mengingatkan pentingnya pembelajaran dari kejadian besar karhutla di tahun 2015 (±402.779 ha) dan 2019 (±343.353 ha).
“Ini adalah alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” tegas Agustiar.
2. Pemprov Kalteng sudah keluarkan aturan soal hutan
Pemprov Kalteng telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kompromi antara kearifan lokal dan perlindungan lingkungan. Perda ini mengizinkan pembakaran terbatas maksimal 1 ha/KK oleh masyarakat adat, di bawah pengawasan ketat.
Dalam upaya penanggulangan langsung, Agustiar memaparkan, telah dilakukan pemantauan udara menggunakan helikopter bersama Forkopimda di beberapa wilayah di Kalteng.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, memverifikasi titik api, serta menentukan prioritas penanganan," ujar Agustiar.
3. Pembakaran lahan ada, tetapi untuk membuka lahan
Agustiar mengatakan, memang ada pembakaran lahan di Kalteng, namun bukan di lahan gambut, yang rentan dan sulit dipadamkan. Ini sesuai Perda Kalteng yang melibatkan korporasi dan perangkat daerah termasuk kepala desa.
Lebih lanjut, Gubernur Agustiar Sabran menjelaskan, masyarakat biasanya membuka lahan mineral dengan metode tebas bakar dan pergiliran lahan.
“Pembebasan lahan tersebut dibutuhkan masyarakat untuk membuka lahan pertanian demi ketahanan pangan. Pemprov Kalteng mengawasi hal ini agar masyarakat tidak melanggar Perda. Kami juga berkomitmen melakukan rehabilitasi hutan,” tegas Agustiar.
