Haji 2026 Libatkan TNI–Polri, Legislator NasDem: Tupoksi Harus Jelas
- Legislator NasDem menekankan pemisahan tugas TNI dan petugas haji penting agar fungsi pelayanan jemaah tetap optimal.
- Kementerian Haji dan Umrah menambah petugas haji dari unsur TNI dan Polri hingga 100 persen untuk memperkuat layanan bagi jamaah.
- Kementerian Haji dan Umrah menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap calon petugas haji 2026 dengan pendekatan semimiliter.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania menanggapi penambahan unsur TNI dan Polri sebagai petugas haji 2026. Ia menilai, keterlibatan TNI dan Polri tidak menjadi persoalan serius selama penugasannya jelas.
Ia pun mendorong agar penugasan TNI sebagai pelindung jemaah haji harus dipisahkan secara tegas dari tugas pelayanan haji. Namun, jangan sampai kebijakan tersebut tidak mengurangi kuota petugas haji yang telah diatur dalam regulasi.
“Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji, sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” kata Dini kepada wartawan, dikutip Senin (19/1/2026).
1. Harus ada pemisahan tugas yang jelas
Dini menegaskan, pemisahan tugas TNI dan petugas haji berperan penting agar fungsi pelayanan jemaah tetap berjalan optimal, sedangkan tugas perlindungan oleh TNI bisa berjalan maksimal sesuai kewenangannya.
Ia pun menekankam agar seluruh kebijakan tetap bermuara pada perlindungan jemaah secara maksimal di tengah dinamika layanan di Tanah Suci.
“Penguatan unsur TNI tidak menjadi persoalan sepanjang kuota petugas haji tetap dijaga dan fungsi perlindungan jemaah benar-benar dioptimalkan,” kata Legislator Fraksi Partai NasDem.
2. Kemenhaj tambah petugas haji dari unsur TNI dan Polri
Kementerian Haji dan Umrah menyatakan menambah petugas haji dari unsur TNI dan Polri hingga 100 persen. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat layanan bagi jamaah, khususnya jamaah lanjut usia, pada musim haji 2026.
“Tahun kemarin petugas dari TNI dan Polri ada 70 orang sekian. Hari ini kita tambah menjadi 170 sekian, jadi 100 persen lebih dalam rangka untuk memastikan pelayanan kepada jamaah haji, pelayanan terbaik,” ujar Menhaj RI Mochammad Irfan Yusuf di Jakarta, melansir ANTARA.
Irfan menambahkan, penambahan petugas ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan kepada jamaah calon haji semakin optimal.
Selain meningkatkan jumlah personel dari unsur keamanan, Kemenhaj juga memberi perhatian khusus pada aspek kesehatan jamaah.
“Tenaga kesehatan ditambah, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan kesehatan awal yang harus dilakukan lebih serius,” ujar dia.
3. Kemenhaj gelar diklat semimiliter
Kementerian Haji dan Umrah baru-baru ini menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap calon petugas haji 2026 dengan pendekatan semimiliter. Pendekatan ini bukan berorientasi pada pembinaan fisik, tetapi juga diarahkan untuk menanamkan dan membangun nilai kedisiplinan secara menyeluruh.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menanamkan nilai militerisme. Namun, metode ini digunakan untuk membangun kedisiplinan, memperkuat kekompakan, serta menumbuhkan rasa kegembiraan di antara para petugas.
Dia pun menekankan agar istilah military phobia atau ketakutan berlebihan pada hal-hal yang berbau militer, seharusnya tidak lagi muncul.
Karena terdapat nilai-nilai positif yang melekat dalam komunitas militer, seperti kedisiplinan dan struktur komando yang rapi dan relevan untuk diadopsi serta diterapkan dalam tata kelola pelayanan publik. Ia memastikan, pelatihan ini digelar terukur dan seimbang.
"Yang menakutkan yang mereka bayangkan itu tidak mereka temukan. Yang ditemukan adalah kedisiplinan dan kekompakan. Jadi, jangan sampai ada military phobia. Ini adalah simbolisasi manusia terbuka," kata Dahnil.
