Idrus Marham Nilai JK Tak Bisa Bawa Nama Golkar bila Bertemu Megawati
Jakarta, IDN Times - Politikus Golkar, Idrus Marham menegaskan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) tak bisa mengatasnamakan sebagai elite Golkar bila bertemu dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Namun, dia tak mempermasalahkan apabila pertemuan itu terkait dengan tokoh nasional.
"Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional itu, saya kira sebuah keniscayaan. Kita dorong. Tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar," ujar Idrus di Jakarta, Kamis (29/2/2024).
1. Tak etis kalau tidak ada mandat dari Ketua Umum Golkar
Idrus mengatakan, JK harus mendapatkan mandat terlebih dulu dari Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, apabila ingin membawa nama Golkar dalam pertemuannya dengan Megawati.
"Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar. Itu tetapi, itu hanya pertanyaan. tapi saya juga tidak yakin. Pasti JK juga sadar bahwa orang berperan di luar kapasitas dan posisinya," ucap dia.
2. JK buka peluang untuk bertemu dengan Surya Paloh dan Megawati
Sebelumnya, JK membuka peluang untuk bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hasil Pemilu 2024.
Menurut Jusuf Kalla pertemuan itu masih tergantung dengan Surya Paloh dan Megawati. Dalam posisi ini, ia mengaku bukan pihak yang dapat memutuskan. Dia mengatakan, semua tergantung dengan para petinggi partai tersebut.
"Saya belum tahu itu. Tergantung kedua belah pihak," kata Jusuf Kalla di kediaman pribadinya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).
3. JK mengaku tak bisa memutuskan apakah kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud bisa bersatu
Jusuf Kalla juga mengaku tidak bisa memutuskan secara sepihak terkait dengan kerja sama antara kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya tidak tahu. Itu nanti tanya ke ketua partai masing-masing," ujarnya.
