DPR Dukung BGN Mau Jadikan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG
- DPR melalui Komisi X mendukung rencana BGN menjadikan kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- Lalu Hadrian menilai pelibatan kantin sekolah lebih realistis bagi daerah kepulauan dengan jumlah siswa terbatas serta menyerahkan perumusan teknis kepada BGN dan Komisi IX.
- DPR menekankan perlunya evaluasi tata kelola MBG agar lebih baik sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah yang ikut terlibat dalam pengelolaan kantin.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan kantin sekolah sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu Hadrian mendorong agar kebijakan tersebut juga diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama di daerah-daerah yang 3T ya," ujar Lalu Hadrian di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).
1. Kantin jadi dapur MBG lebih realistis
Ketua Fraksi PKB NTB ini menjelaskan, pelibatan kantin sekolah sebagai dapur MBG menjadi solusi yang lebih realistis bagi daerah-daerah kepulauan dan wilayah terpencil dengan jumlah siswa terbatas.
"Karena tidak mungkin daerah 3T misalnya di Kepulauan Aru dapurnya di Ambon dan sebagainya, daerah-daerah kepulauan," kata dia.
Kendati demikian, Lalu menyerahkan perumusan teknis kebijakan tersebut kepada BGN bersama Komisi IX DPR sebagai mitra kerja lembaga itu.
"Nah, ya silakan teman-teman di BGN merumuskan, tentunya dengan Komisi IX nanti mencari formula yang terbaik, manajemen yang paling pas, dan tata kelola yang paling bagus saat ini setelah melihat kejadian-kejadian yang sungguh kita semua sangat kaget," kata dia.
2. Komisi X DPR dukung rencana pelibatan kantin sekolah
Komisi X DPR, lanjut dia, mendukung rencana pelibatan kantin sekolah selama kebijakan itu memberikan manfaat bagi peserta didik, dan mendukung tujuan utama program MBG.
Ia menilai program tersebut tetap layak dilanjutkan karena tetap bermanfaat bagi para siswa, meski ada banyak persoalan dalam pelaksanaannya.
"Saran kami bahwa Pak Mendikdasmen telah menyampaikan MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita, maka kami di Komisi X tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silakan dilanjutkan," kata dia.
3. DPR minta tata kelola MBG harus dievaluasi
Meski begitu, Lalu menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola MBG. Menurutnya, pelibatan kantin sekolah justru memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar sekolah.
"Tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat," kata dia.
Diberitahui, BGN mempertimbangkan skema menjadikan kantin sekolah sebagai pengganti dapur MBG atau SPPG di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Ini masih kita lihat (skema kerjasama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur," kata Kepala BGN Nanik S Deyang usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/5/2026).
