Ingatkan Menteri, Jokowi: Penggunaan Anggaran Harus Transparan
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Joklwi" Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam arahannya, Jokowi mewanti-wanti para menterinya dan kepala daerah agar penggunaan anggaran belanja negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Dalam ketidakpastian sekarang ini fleksibilitas dalam menggunakan anggaran sangat penting. Tugas utama kita adalah memecahkan masalah di bawah, memecahkan masalah masyarakat dan membantu rakyat dan kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN dan APBD," ujar Jokowi seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020).
1. Jokowi tegaskan APBN dan APBD dibelanjakan untuk kepentingan rakyat
Jokowi kemudian meminta kepada para menterinya dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran. Hal itu penting guna menggerakkan perekonomian nasional dan juga daerah.
"Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran seluruh rupiah di APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi.
2. Jokowi kembali ingatkan menterinya untuk bekerja extraordinary
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar jajarannya bisa bekerja lebih cepat lagi dalam kondisi krisis saat ini. Sebab, di tengah pandemik COVID-19 ini, kerja extraordinary sangat dibutuhkan.
"Sudah sering saya sampaikan pindah channel ke extraordinary agar berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
3. Jokowi minta kementerian yang punya anggaran besar segera belanjakan APBN
Jokowi mengungkapkan bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian saat ini. Oleh karena itu, APBN 2021 diminta Jokowi untuk segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi yang tengah anjlok.
"Saya minta kepada seluruh menteri, kepada pimpinan lembaga, kepala daerah, terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kemendibud, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama lakukan lelang sedini mungkin," tuturnya.
