Jelang Akhir Jabatan, AHY Tegaskan Terus Lawan Mafia Tanah
- Program Prioritas AHY: Penyelesaian PTSL hingga 120 juta bidang tanah di Desember 2024 untuk kepastian hukum kepemilikan tanah.
- Reformasi Agraria: Fokus penataan aset dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberantas kejahatan pertanahan.
- Kepastian Hukum: Pentingnya kepastian hukum bagi investor dan transparansi dalam pelaksanaan program-program prioritas Kementerian ATR/BPN.
Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan sejumlah program prioritas yang harus diselesaikan menjelang akhir masa jabatan. Salah satu fokus utama Kementerian ATR/BPN adalah menyelesaikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang ditargetkan mencapai 120 juta bidang tanah hingga Desember 2024.
"Per hari ini, sudah lebih dari 117 juta bidang tanah yang terdaftar. Masih ada beberapa bulan lagi untuk menyelesaikan target ini," ujar AHY di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9/2024)..
Program PTSL ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. AHY menjelaskan bahwa pendaftaran tanah yang sistematis ini bertujuan untuk meminimalisir sengketa tanah yang sering kali terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan.
"Kita akan kawal terus program ini agar masyarakat bisa mendapatkan hak kepemilikan yang sah," ucap dia.
1. Program reformasi agraria juga harus diselesaikan
Selain PTSL, AHY juga menyoroti pentingnya penyelesaian program reformasi agraria. Menurutnya, reformasi agraria tidak hanya mencakup penataan aset, tetapi juga penataan akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita akan terus memfasilitasi agar masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya," kata AHY.
Lebih lanjut, AHY juga menekankan pentingnya memberantas kejahatan pertanahan yang kerap merugikan masyarakat dan negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya membasmi mafia tanah yang sering kali melibatkan oknum tertentu.
"Kami akan terus mengawal upaya melawan mafia tanah untuk menyelamatkan potensi kerugian negara dan memberikan kepastian hukum bagi investor," ujar AHY.
2. Menindak mafia tanah bagian dari pemberian rasa aman untuk masyarakat
Menurut AHY, tindakan tegas terhadap mafia tanah juga akan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama mereka yang rentan. Banyak masyarakat kecil yang hak-haknya sering kali diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kita harus membela masyarakat rentan dan memberikan keadilan bagi mereka yang hak-haknya dirampas," kata dia.
Di sisi lain, AHY juga menyebut pentingnya kepastian hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Menurutnya, iklim investasi yang sehat hanya bisa terwujud jika permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan baik.
"Dengan kepastian hukum, kita bisa menarik lebih banyak investasi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata AHY.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program prioritas ini juga menjadi perhatian AHY. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. "Kita harus memastikan bahwa semua program ini berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan," tegasnya.
Menjelang akhir masa jabatan, AHY optimistis bahwa seluruh program prioritas Kementerian ATR/BPN dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan pengawasan yang ketat dan kerja sama yang baik, ia berharap masyarakat akan merasakan manfaat dari program-program yang telah dijalankan pemerintah.
3. Jokowi minta semua menterinya selesaikan program prioritas
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam sidang kabinet paripurna terakhir, meminta seluruh anggota kabinet untuk menyelesaikan program prioritas yang sudah dicanangkan.
Hal itu disampaikan Jokowi pada sidang kabinet paripurna terakhir yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Saya ingin menegaskan beberapa hal, yang pertama segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala yang belum terselesaikan," ujar Jokowi.
