Jelang Puncak Haji 2025, DPR Minta Kemenag Bekerja Lebih Ekstra
- Wakil Ketua DPR RI meminta Kemenag bekerja lebih ekstra agar pelaksanaan haji 2025 lancar
- Tim pengawas haji DPR RI bertolak ke Arab Saudi untuk mengawasi pelaksanaan haji 2025
- Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan akses masuk ke kota suci Makkah pada musim haji 1446 H/2025 M
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Kementerian Agama bekerja lebih ekstra agar pelaksanaan haji 2025 berjalan lancar. Menurut dia, bila pengawasan pelaksanaan haji lemah, maka para jemaah akan memprotes pemerintah lebih keras lagi.
Ia mewanti-wanti supaya tidak ada lagi cerita jemaah yang satu kloter (kelompok terbang) terpisah dari kelompoknya menjelang puncak haji 2025. Dia mengaratakan, dari awal DPR RI telah memberi peringatan kepada pemerintah terkait pelaksanaan haji 2025.
"Kalau pengawasannya lemah, pasti ini akan terjadi agak keributan nanti di pelaksanaan puncak hajinya," kata Cucun di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
1. Tim Pengawas DPR mulai bertolak ke Saudi awasi haji 2025
Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB itu mengatakan, sebagian tim pengawas (timwas) haji DPR RI sudah bertolak ke Arab Saudi guna mengawasi secara penuh pelaksanaan haji 2025.
Timwas Haji DPR RI, lanjut dia menyoroti betul banyaknya cerita jemaah yang tercecer dari rombongannya karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.
Dia mengatakan, masih ada waktu lebih kurang satu minggu menjelang puncak haji untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
"Tim satu sudah berangkat, supaya segera melakukan koordinasi dari penginapan ke penginapan bahwa mereka tercecernya sejauh mana. Apakah bisa ditangani ketika nanti puncak Haji nggak? Kalau nggak bisa ditangani harus bisa masih ada waktu seminggu untuk menata ini semua," kata dia.
2. Saudi perketat jemaah haji masuk Kota Makkah
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan terhadap akses masuk ke kota suci Makkah pada musim haji 1446 H/2025 M. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Hilman Latief, menyampaikan bahwa hanya jemaah yang terdaftar resmi melalui kartu Nusuk atau melalui syarikah yang diizinkan masuk.
Hal tersebut disampaikan Hilman Latief saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
“Tahun ini kerajaan Saudi sangat sulit sekali memberikan izin untuk masuk Makkah Pak. Jadi kalau tahun lalu masuk Makkah agak mudah tetapi dia agak sulit untuk ke harom," kata Hilman.
"Tahun ini ke Makkah itu sudah sulit sekali sudah sangat ketat dan satu-satunya selain kartu nusuk yang bisa meloloskan jemaah itu adalah syarikah. Satu-satunya yang bisa meloloskan jemaah itu syarikah yang bertanggung jawab," sambungnya.
3. Pemberangkatan jemaah sempat ada yang ditunda
Kebijakan ini merupakan bagian dari penertiban yang dilakukan oleh otoritas Saudi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan jutaan jemaah dari seluruh dunia.
Hilman menambahkan, pihaknya terpaksa menunda keberangkatan sejumlah jemaah yang belum terdata dalam sistem resmi atau belum terfasilitasi oleh syarikah.
“Kenapa kami sampai kemudian kami harus menahan menahan keberangkatan beberapa orang agar betul terbawa oleh syarikah nya pada saat menembus ke Makkah,” kata dia.
