Prancis Bakal Kawal Kapal Dagang di Selat Hormuz
- Prancis dan sekutunya menyiapkan misi pengawalan kapal dagang di Selat Hormuz untuk memulihkan jalur perdagangan strategis setelah meredanya konflik AS-Israel dengan Iran.
- Macron mengerahkan kapal induk nuklir Charles de Gaulle, dua kapal induk helikopter, dan delapan kapal perang ke Timur Tengah guna memperkuat pertahanan Eropa di kawasan tersebut.
- G7 menggelar pertemuan di Brussel membahas lonjakan harga energi global akibat konflik, serta mempertimbangkan pelepasan cadangan minyak darurat demi menjaga stabilitas pasar.
Jakarta, IDN Times- Prancis bersama sekutunya sedang menyiapkan misi untuk mengawal kapal komersial melintasi Selat Hormuz. Pengawalan bertujuan untuk membuka kembali jalur air strategis tersebut secara bertahap. Namun, langkah ini baru akan direalisasikan setelah fase paling intens dari perang AS-Israel terhadap Iran berakhir.
Penutupan Selat Hormuz telah berdampak pada sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Kondisi ini memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga melampaui 100 dolar AS (sekitar Rp1,6 juta) per barel. Konflik di Timur Tengah dikhawatirkan akan terus memperburuk stabilitas pasar energi global.
1. Prancis kerahkan kapal induk bertenaga nuklir ke Timur Tengah
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memerintahkan pengerahan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle ke Timur Tengah. Selain itu, Prancis juga mengirim dua kapal induk helikopter dan delapan kapal perang tambahan untuk memperkuat kehadiran armada angkatan laut Prancis.
Sebelumnya, kapal fregat Languedoc telah diarahkan ke perairan lepas pantai Siprus untuk memperkuat pertahanan anti-drone dan antirudal negara itu. Keputusan diambil menyusul serangan drone Iran yang menargetkan pangkalan Inggris di wilayah Siprus pada awal Maret.
“Ketika Siprus diserang, maka Eropa juga diserang,” tegas Macron, dilansir Al Jazeera.
Yunani juga merespons ancaman dengan mengirim empat pesawat tempur F-16 ke pangkalan udara Paphos. Dua fregat mereka, Kimon dan Psara, kini rutin berpatroli di perairan lepas pantai Siprus.
2. Kapal-kapal palsukan data saat melewati Selat Hormuz
Sebelum perang meletus, Selat Hormuz biasanya dilewati rata-rata 138 kapal dagang setiap harinya. Sekitar seperempat dari total pasokan minyak yang diangkut melalui laut dan seperlima dari total pasokan gas alam cair (LNG) global bergantung pada rute ini.
Sejak serangan AS-Israel dimulai pada 28 Februari, sedikitnya 10 kapal telah menjadi target penyerangan di perairan tersebut. Puluhan kapal dagang kini terpaksa melakukan manuver berisiko untuk menghindari ancaman militer Iran. Mereka sering kali mematikan transponder pelacakan atau memanipulasi data sesaat sebelum memasuki area selat.
Sekitar 30 kapal kedapatan memalsukan data sistem identifikasi otomatis (AIS) mereka dengan mengklaim afiliasi dengan China. Beberapa kapal secara terang-terangan mengubah rincian tujuan menjadi milik China atau menyebut seluruh kru berasal dari negara tersebut. Taktik ini digunakan karena Beijing kerap dianggap sebagai mitra ekonomi penting bagi Iran.
“Ini tampaknya merupakan langkah pencegahan yang digunakan oleh kapal tersebut untuk mengurangi risiko menjadi target,” tutur analis risiko perdagangan Kpler Ana Subasic, dilansir The Straits Times.
3. G7 bertemu bahas kenaikan harga energi
Menteri keuangan dari negara-negara G7 mengadakan pertemuan di Brussel pada Senin untuk membahas lonjakan harga energi. Harga komoditas minyak mentah tercatat melonjak sekitar 50 persen sejak konflik pecah.
Pejabat G7 sepakat untuk menggunakan segala instrumen ekonomi yang diperlukan demi menstabilkan pasar global. Langkah antisipasi mencakup potensi pelepasan cadangan minyak darurat milik negara-negara anggota jika krisis memburuk.
Sementara itu, rencana pengawalan yang diusulkan oleh negara-negara Eropa justru ditanggapi dingin oleh pemerintahan Iran. Teheran memandang inisiatif keamanan militer Barat tersebut tidak akan efektif meredam eskalasi.
"Sangat tidak mungkin keamanan akan tercapai di Selat Hormuz di tengah api perang yang disulut oleh Amerika Serikat dan Israel," kata pejabat keamanan senior Iran Ali Larijani, dilansir Al Jazeera.
