Jokowi Ogah Komentari Kekecewaan PDIP
Jakarta, IDN Times - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menyampaikan kekecewaan karena merasa Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah meninggalkan partai berlogo banteng. Jokowi enggan mengomentari kekecewaan tersebut.
"Saya tidak ingin mengomentari," ujar Jokowi di Bali, Selasa (31/10/2023).
1. PDIP sedih ditinggalkan Jokowi
Sebelumnya, Hasto mengatakan, partainya sedang berada dalam suasana luka yang perih karena ditinggalkan Jokowi dan keluarga. Dia menyebut, PDIP pasrah kepada Tuhan dan rakyat Indonesia.
“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).
2. PDIP singgung pernah bantu kemenangan Jokowi jadi wali kota hingga presiden
Hasto kemudian menyinggung, PDI Perjuangan pernah membantu memenangkan Jokowi sebagai Wali Kota Solo dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI dua periode.
"Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dll beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” ucap dia.
3. Moralitas dan kebenaran harus dikedepankan
Hasto menyampaikan, nilai moralitas dan kebenaran seharusnya diutamakan. Dia menyebut, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo, adalah rekayasa hukum bersama Mahkamah Konstitusi (MK).
"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," imbuhnya.
