Jokowi: Predikat WTP Itu Bukan Prestasi, Kewajiban Pengguna APBN
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan para menteri dan jajaran untuk tidak bangga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan. Jokowi menegaskan predikat WTP itu wajib didapat oleh seluruh pengguna APBN.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara penyampaian pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengatakan, pemerintah pusat mendapat predikat WTP pada 2022.
"Kepada menteri dan pimpinan lembaga saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab dan perlu saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat," ujar Jokowi, Senin (26/6/2023).
1. Jokowi ingatkan pentingnya tertib administrasi
Jokowi mengingatkan pentingnya tertib administrasi. Sebab, apa yang dibelanjakan itu adalah uang rakyat.
"Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ucap dia.
2. Semua uang yang diperoleh dari rakyat harus kembali kepada rakyat
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, semua uang yang berasal dari rakyat harus kembali kepada rakyat. Jokowi meminta kualitas perencanaan belanja juga harus dilakukan dengan baik.
"Ini hati-hati, dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran," kata dia.
3. Jokowi sebut penggunaan APBN dan APBD hanya habis untuk birokrasi
Lebih lanjut, Jokowi menyebut penggunaan APBN dan APBD hanya habis untuk birokrasi. Menurutnya, kebanyakan anggaran habis hanya untuk rapat dan perjalanan dinas.
"Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mencontohkan anggaran peningkatan sumber daya manusia (SDM) pertanian Rp1,5 miliar. Namun, Rp1 miliarnya digunakan untuk perjalanan dinas.
"Saya berikan contoh ini di beberapa, saya sudah sampaikan saat di BPKP. Saya ulang lagi, di beberapa provinsi maupun di kabupaten, kota, juga di pemerintah pusat. Saya berikan contoh, penyuluhan pertanian, ini APBD provinsi, gak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, Rp1 miliar untuk perjalanan dinas," ucap dia.
Selain itu, anggaran pengembangan UMKM yang menggunakan APBD kabupaten Rp2,5 miliar habis hanya untuk perjalanan dinas dan rapat.
"Total anggaran Rp2,5 miliar, Rp1,9 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas. Bayangkan berapa, gak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro," kata Jokowi.
Dia mencontohkan ketiga pengembangan Balai Penyuluh Pertanian, ini di Kabupaten APBD, berarti dari APBD Kabupaten.
"Tujuan membangun dan merehab Balai Penyuluhan, anggarannya Rp1 miliar, Rp734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. Saya gak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Banyak, ribuan yang seperti ini," imbuhnya.
