KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN Pejabat Per 31 Januari Baru 35,52 Persen
- Pejabat diimbau segera laporkan kekayaannya
- Pelaporan di awal merupakan teladan positif
- Tenggat waktu pelaporan LHKPN 31 Maret 2026
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungjkapkan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat untuk periode 2025 baru mencapai 35,52 persen. Jumlah tersebut merupakan data yang dicatat KPK per 31 Januari 2026.
"Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat kewajiban pelaporan LHKPN merupakan instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (3/2/2026).
1. Pejabat diimbau segera laporkan kekayaannya
KPK mengimbau kepada seluruh pejabat segera melaporkan kekayaanya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Hal ini berlaku bagi semua pejabat.
"Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia," ujarnya.
2. Pelaporan di awal merupakan teladan positif
Budi mengatakan, kepatuhan LHKPN merupakan wujud komitmen pribadi dan kelembagaan dalam membangun integritas, sekaligus bagian dari upaya pencegahan korupsi sejak dini. Sehingga pelaporan di awal merupakan teladan positif.
"Pelaporan LHKPN di awal waktu sekaligus menjadi teladan positif untuk lingkungan kerja maupun masyarakat, dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai seorang pejabat publik," ujarnya.
3. Tenggat waktu pelaporan LHKPN 31 Maret 2026
Seluruh pejabat negara punya waktu paling lambat 31 Maret 2026 untuk melaporkan kekayannya. KPK akan melakukan verifikasi pada setiap kekayaan yang dilaporkan sebelum dipublikasikan.
"KPK akan melakukan verifikasi administratif. Setelah dinyatakan lengkap, LHKPN akan segera dipublikasikan agar dapat diakses masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi publik," ujarnya.
