Kapolri Gelar Dialog dengan Koalisi Masyarakat Sipil, Apa yang Dibahas?
- Dialog Kapolri dengan Koalisi Masyarakat Sipil membahas kerusuhan Agustus untuk masukan Tim Transformasi Reformasi Polri.
- Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil terkait pembebasan aktivis dan perbaikan eksternal serta internal Polri.
- 10 tokoh seperti Franz Magnis Suseno, Usman Hamid, dan Rocky Gerung ikut dalam dialog publik tersebut.
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar dialog publik bersama Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin (29/9/2025). Sigit menjelaskan, dialog ini bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi, mendengarkan kritik dan saran untuk kebaikan institusi Polri ke depannya.
Diskusi itu sendiri mengusung tema ‘Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum’ di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
"Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat Sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," kata Sigit.
1. Disukusi membahas kerusuhan Agustus untuk masukan Tim Transformasi Reformasi Polri
Sigit menyebut, kegiatan dialog ataupun diskusi bakal dilakukan terus ke depannya. Hal ini, kata Sigit penting dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dengan harapan bisa menjadikan Polri sebagai institusi yang diharapkan masyarakat.
"Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat," papar Sigit.
Dengan adanya kegiatan ini, Sigit juga memastikan Polri akan terus berupaya melakukan transformasi reformasi serta beradaptasi dengan segala bentuk tantangan yang ada.
"Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman," ujar Sigit.
2. Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil
Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid menyampaikan salah satu pembahasan dari dialog itu yakni berkaitan dengan pembebasan sejumlah aktivis terkait aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.
"Kami menyampaikan kepada jajaran kepolisian hari ini, termasuk Bapak kapolri, untuk membebaskan para aktivis yang hingga hari ini masih ditahan," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur mendorong agar Polri bisa melakukan perbaikan eksternal maupun internal. Salah satunya berkaitan dengan kontrol penyidikan dengan pembaharuan peraturan kepolisian yang belum diperbaharui sejak 2010.
Selain itu, YLBHI juga meminta agar Polri bisa mengevaluasi proses perekrutan hingga pendidikan untuk lebih menghargai kebebasan berekspresi.
"Kita mendorong adanya bagaimana struktur dan program baik dari mulai pendidikan, rekrutmen, kemudian upgrading setiap anggota itu lebih memahami bagaimana protap dan lebih menghargai kebebasan berekspresi, membuka ruang agar teman-teman yang mendorong perubahan itu dijamin dan dilindungi," tutur Isnur.
3. 10 tokoh yang ikut dialog publik
1. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)
2. Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)
3. Rocky Gerung (Pengamat Politik)
4. M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)
5. Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)
6. Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)
7. Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)
8. Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)
9. Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)
10. Iftitah Sari (Sekjen / Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform).
