Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Kata Timnas AMIN soal Prabowo Mau Naikan Gaji Pejabat Cegah Korupsi

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Saut Situmorang (kiri) Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendi Choirie (kanan) dalam acara Gugub Bareng AMIN. (IDN Times/Amir Faisol)
Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Saut Situmorang (kiri) Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendi Choirie (kanan) dalam acara Gugub Bareng AMIN. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, ingin menjamin kualitas hidup dengan cara menaikkan gaji pejabat yang memegang anggaran besar untuk mencegah praktik korupsi.

Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Saut Situmorang, menilai wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah korupsi di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut sudah terbukti di berbagai tempat. 

Menurut dia, tindakan korupsi itu dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya sifat tamak, kesempatan, lingkungan, dan kebutuhan.

Dengan wacana tersebut, kata dia, hal itu hanya menyelesaikan masalah korupsi dari satu aspek, yaitu dari sisi kebutuhan. Namun tidak cukup kompleks untuk menyelesaikan mencegah korupsi di Indonesia.

"Tapi pengalaman menunjukkan gaji-gaji yang dinaikan gak menyelesaikan di mana pun," kata dia kepada jurnalis, di Markas Pemenangan AMIN, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

1. Pemberantasan korupsi akan selesai jika tidak ada konflik kepentingan

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Saut Situmorang (kiri) dan Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie (kanan). (IDN Times/Amir Faisol)
Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Saut Situmorang (kiri) dan Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie (kanan). (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, masalah pemberantasan korupsi di Indonesia baru akan selesai jika tidak ada konflik kepentingan yang dilakukan oleh aktor yang memimpin kementerian/lembaga pemerintahan. 

Dia mengklaim, dari ketiga capres yang ada, Anies Baswedan merupakan satu-satunya kandidat yang paling kecil memiliki konflik kepentingan. 

Ia pun menyinggung beberapa proyek yang dikerjakan oleh pemerintahan saat ini yang erat kaitannya dengan konflik kepentingan, salah satunya adalah megaproyek food estate.

Bagi negara-negara maju di Eropa, konflik kepentingan menjadi salah satu dasar utama untuk mencegah tindakan korupsi. 

Oleh karena itu, menurutnya usulan Prabowo yang ingin menaikkan gaji pejabat untuk meningkatkan kualitas hidup, baru menyelesaikan satu aspek pencegahan korupsi saja.

"Jadi itu hanya baru menyelesaikan satu, sedangkan korupsi karena rakus, karena sistem, karena lingkungan, karena kebutuhan," kata dia.

2. Saut nilai Anies punya integritas besar untuk pemberantasan korupsi

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan bakal gelar kampanye akbar di Jakarta Internasional Stadium (JIS). (IDN Times/Amir Faisol/
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan bakal gelar kampanye akbar di Jakarta Internasional Stadium (JIS). (IDN Times/Amir Faisol/

Meskipun diusung oleh Partai NasDem yang juga salah satu menterinya terjerat korupsi, Saut menilai, Anies merupakan capres yang memiliki integritas tinggi berkomitmen mencegah tindakan korupsi. 

Presiden memang tidak bisa mengontrol para pembantunya dalam waktu 24 jam. Namun, ia yakin Anies merupakan capres dengan konflik kepentingan yang paling kecil sehingga bisa berdiri tegas untuk mencegah praktik korupsi.

"Tapi itu lebih mudah ketika kamu punya pemimpin yang stand-nya itu tegas. Dia gak punya conflict of interest. Makanya yang paling minim risikonya," kata dia.

3. Anies akan bawa indeks persepsi korupsi Indonesia naik ke angka 46 tahun 2029

Capres nomor urut satu Anies Baswedan menanggapi hasil survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)
Capres nomor urut satu Anies Baswedan menanggapi hasil survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol)

Saut mengatakan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam visi-misi yang digagas berjanji akan menaikan indeks persepsi korupsi Indonesia naik di angka 46 pada tahun 2029 nanti. 

Selain itu, salah satu program yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama, salah satunya merevisi Undang-Undang KPK dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). 

"Makanya kami mengatakan, program AMIN yang 100 hari akan kita kembalikan KPK, UU KPK, apakah itu dengan Perppu, kalau Perppu Anies kan tinggal meneken saja. Kembalikan 50 orang yang dipecat kemarin," kata dia.

"Makanya jangan untuk menyelesaikan korupsi sepotong-sepotong harus komprehensif, sasarannya adalah indeks persepsi korupsi," sambungnya.

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
 

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Deti Mega Purnamasari
EditorDeti Mega Purnamasari
Follow Us