Kelakar Dasco: Yang Sukses Bereskan Masalah Agraria Boleh Nyapres
- Konflik agraria bukan pekerjaan mudah
- DPR dorong pemerintan bentuk Badan Penyelesaian Reforma Agraria
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berkelakar soal siapa yang layak memimpin Badan Nasional Reforma Agraria, jika lembaga itu resmi dibentuk pemerintah.
Menurut dia, posisi itu sebaiknya diberikan kepada sosok yang punya ambisi besar, termasuk yang mau maju sebagai calon wakil presiden (wapres) pada masa mendatang.
Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNRA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Dalam audiensi itu, KNRA berharap DPR dapat mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Nasional Reforma Agraria.
“Beberapa teman ngomong kalau mau cari yang benar-benar kerja. Nah nanti lihat kalau ada calon wapres, nanti suruh jadi ketua badan nasional penyelesaian masalah agraria. Kalau sukses, boleh nyalon nanti. Kan begitu,” ujar dia.
1. Konflik agraria bukan pekerjaan mudah
Menurut Dasco, penyelesaian masalah agraria bukan pekerjaan mudah. Terdapat banyak kasus yang muncul akibat kebijakan yang tumpang tindih di antara kementerian/lembaga.
“Karena ini bukan masalah gampang. Jadi kita sudah lihat case per case. Kadang-kadang ada tumpang tindih kebijakan di antara kementerian,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Dia mengatakan, persoalan agraria juga sering diwarnai hal-hal ironis. Salah satunya, ada lahan yang sebelumnya bukan kawasan hutan, tetapi dalam peta terbaru tiba-tiba masuk kategori hutan.
“Banyak kepentingan-kepentingan dan malah ada hal-hal yang lucu. Pada waktu dulu ditempati itu belum ada hutan, malah sekarang tiba-tiba di peta kehutanan sudah ada hutan di situ. Kan begitu kira-kira. Nah ini PR yang sama-sama harus kita benahi,” ujar Dasco.
2. DPR dorong pemerintan bentuk Badan Penyelesaian Reforma Agraria
Usai mendengar berbagai aspirasi KNRA, Dasco berjanji akan mendorong Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Badan Nasional Reforma Agraria. DPR juga membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria. Selain itu, parlemen mendorong kebijakan satu peta agraria agar koordinat kawasan hutan dan lahan tidak lagi tumpang tindih.
“DPR RI akan segera mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reformasi Agraria,” kata Dasco.
“Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama bahwa semangat dari Presiden kita itu sama untuk melakukan pembenahan. Dorongan dari kawan-kawan sekalian dan DPR mudah-mudahan cepat direspons pemerintah," sambungnya.
3. Badan khusus diharapkan bereskan konflik agraria
Dalam audiensi itu, KNRA menyerahkan draf pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria, sebuah lembaga nonstruktural yang berada di bawah komando langsung presiden.
Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa, yang juga mewakili KNRA berharap, kehadiran badan tersebut mampu menyelesaikan konflik agraria sekaligus mengembalikan kedaulatan tanah ke tangan rakyat.
“Ini harapan kita supaya kedaulatan tanah-tanah kita kembali ke tangan pemerintah Indonesia. Kembali ke tangan rakyat Indonesia,” ujar dia.
